Ini adalah bukti bahwa Presiden mendengar suara rakyat, berpihak pada kelestarian alam, dan menempatkan kepentingan jangka panjang bangsa di atas kepentingan ekonomi sesaat.

Lebih cepat lebih bagus dibahas. Nah, yang mau bahasnya siapa, itu buat saya enggak ada soal, mau Komisi II, mau Baleg, atau mau Pansus, itu enggak ada masalah.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Faujia Helga Tampubolon, angkat suara terkait isu penambangan yang akan dilakukan di wilayah Raja Ampat, Papua.

Jika digunakan untuk menanamkan ketakwaan, meningkatkan kesadaran moral, dan sebagai bentuk tadabbur terhadap ayat-ayat Allah, maka perlu dilakukan dengan kehati-hatian dan rujukan yang benar.

Maka saya pertanyakan lagi, mengapa Kemenkes begitu memaksakan agar PMK ini jalan? Padahal, penerapan aturan ini akan menyuburkan peredaran rokok ilegal dengan mendorong kebijakan eksesif.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk tidak mengorbankan Indonesia dalam hal ini Raja Ampat hanya demi segelintir pengusaha Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa menunjukkan posisi strategis Indonesia ketika menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G7 tahun 2025.

Komisi II DPR menegaskan perlu ada standar biaya penggunaan hotel dan restoran untuk kepentingan rapat dan pertemuan resmi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu dalam rangka mendukung efisiensi anggaran.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berhasil membekuk sejumlah pelaku premanisme berkedok Ormas.

Di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri terus menunjukkan transformasi nyata sebagai Polisi Kerakyatan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.