Yang pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah melihat izin tersebut. Apakah izinnya sudah sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, melihat apakah masih berlaku izin itu.
Jadi ada dugaan monopoli, dan jika ada praktik monopoli dan permainan kemungkinan memang ada praktik korupsi. Sehingga potensi merugikan masyarakat banyak, itu sangat kemungkinannya sangat besar.
Tentu kami menganggap strategi yang harus dilakukan pemerintah Indonesia tidak mudah, apalagi BPH selaku badan yang baru berdiri butuh penyesuaian dan kita mengetahui bahwa infrastruktur mereka pun masih mengandalkan bagian Ditjen PHU Kemenag.
Kami akan meminta Komisi terkait yakni Komisi VIII DPR untuk mengawal persoalan ini. Kami akan memastikan semua pihak mendapat perlindungan, baik dari jemaah dan pengusaha travel yang dirugikan.
Raja Ampat bukan kawasan biasa. Ini adalah salah satu surga biodiversitas laut dunia yang sudah diakui UNESCO sebagai Global Geopark. Kawasan ini bukan tempat yang bisa dikompromikan untuk kegiatan pertambangan, jangan rusak kawasan ini hanya demi mengejar hilirisasi nikel.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan mendesak pemerintah untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab kenaikan harga beras di pasaran.
Komisi IV DPR mendesak pemerintah melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara masif di lokasi-lokasi penjualan hewan kurban, terutama di titik-titik rawan di kota besar guna memastikan kesehatan hewan kurban.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, melainkan juga landasan moral dan konstitusional bagi penegakan HAM di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadriani Irfani, meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengkaji ulang rencana penerapan jam masuk sekolah mulai pukul 06.00 WIB.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Ahmad Iman Sukri, mendesak pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengusut tuntas kasus kaburnya 19 narapidana dari Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah.