Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengaku tidak menandatangani surat izin rapat gabungan Komisi III DPR dengan tiga institusi penegak hukum terkait kasus buronan Djoko Tjandra karena alasan tata tertib DPR.

MAKI mempertanyakan sikap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin terkait larangan rapat gabungan Komisi III DPR dengan tiga institusi penegak hukum soal kasus buronan terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Presiden Jokowi diminta untuk melakukan lobi dan diplomasi tingkat tinggi dengan Pedana Menteri Malaysia Muhyidin Yassin untuk memulangkan buronan Djoko Tjandra ke Indonesia.

MAKI mengapresiasi kinerja Komisi III DPR terkait pengawasan dalam penegakkan hukum di tanah air. Komisi III DPR pimpinan Herman Herry dinilai memenuhi harapan rakyat.

MAKI menyerahkan bukti foto surat jalan Djoko Tjandra kepada Komisi III DPR. Surat jalan itu diterbitkan sebuah instansi berisi Djoko Tjandra selaku konsultan untuk bepergian menggunakan pesawat terbang dari Jakarta ke Pontianak.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegeskan sidak atau pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman RI (ORI) ke sejumlah Lapas sangat berlebihan.

MAKI menduga kritikan yang dilontarkan Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau WP KPK beserta Koalisi Masyarakat Sipil berkaitan dengan dukungan terhadap calon tertentu.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) membela Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait gugatan bos Gajah Tunggal Sjamsul Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BLBI.

Front Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (F-MAKI) meminta KPK mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Sattar Taba.

Front Masyarakat Anti Korupsi (F-MAKI) mengapresiasi kinerja KPK yang baru saja menangkap tangan dan menersangkakan Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro karena diduga menerima suap.