Sebaiknya segera dibuat revisi UU, supaya semua perdebatan itu dicurahkan dalam proses pembuatan UU.

KPK akan mempelajari dokumen yang sudah diserah oleh politikus Partai Golkar tersebut.

Kami di Komisi VI memiliki fungsi pengawasan, dan dalam masa kepemimpinan baru seperti sekarang, penting untuk membuka secara jelas kepada publik soal rencana strategis Telkom.

Kita bisa bayangkan bagaimana seandainya itu terpisah (pelaksanaan pemilu nasional dan lokal) sampai dua tahun setengah, ya kan? Program presiden ini yang baru sekarang setahun aja kan masih belum merata. Kalau dua tahun setengah, kapan itu program presiden bisa berjalan?

Jadi kita jangan khawatir, jangan hirau, jadi kita harus percaya bahwa pemimpin negara ini tidak akan membawa Indonesia ke jurang perang.

Kita tidak ingin ada penjajahan dan  peperangan di muka bumi ini begitu paling tidak menyediakan bantuan dan perlindungan terhadap warga sipil terdampak perang.

Tentunya kita harus mempunyai seseorang, baik di TNI maupun Polri atau siapapun yang berkompeten atau bisa menyelesaikan permasalahan di BUMN tersebut.

Kami di Komisi VI melihat bahwa hadirnya Danantara sebagai institusi pengelolaan dan investasi strategis yang dapat mempercepat restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, terutama yang bergerak di sektor-sektor prioritas dan memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Negara harus hadir dalam bentuk peningkatan tunjangan, kelayakan infrastruktur pos, dan pemenuhan kebutuhan operasional. Jangan biarkan Bhayangkara yang menjaga batas negeri berdiri sendiri.