Menaker: Pengawas Ketenagakerjaan, Miliki Peran Penting Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyinggung terkait pernyataan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal adanya kerawanan praktik politik uang menjelang Pemilu 2024.

Pengawas Ketenagakerjaan Garda Terdepan Penegakkan Norma Ketenagakerjaan

Sidang etik ini terkait dugaan komunikasi antara Johanis dengan Plh Dirjen Minerba sekaligus Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite.

Tunggu apalagi? Segera pidanakan. Menko Marves juga jangan sekedar obral wacana. Begitupula KPK agar segera memeriksa lembaga-lembaga pengawas ekspor yang main mata.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie mengutarakan beberapa hal yang perlu dievaluasi secara serius untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2023.

Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait 4 juta DPT belum memiliki e-KTP.

Timwas Haji DPR, kata Hamid, ingin melakukan evaluasi menyeluruh berkaitan dengan masyariq jemaah haji Indonesia.

Ini kan perlu dievaluasi secara sungguh-sungguh. KPK dapat mendalami kinerja para pengawas ekspor ini. Jangan-jangan ada main atau pembiaran antara petugas dan eksportir ilegal. Selain itu Pemerintah harusnya segera melacak dari pelabuhan mana dan perusahaan apa yang melakukan tindak ekspor ilegal tersebut dan segera memidanakannya.

Sanksi tersebut merupakan putusan atas sidang etik yang diberikan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.