Mulyana mengakui adanya permintaan agar perusahaannya menjadi perusahaan pendamping PT DGI.

KPK diminta untuk menghadiri panggilan Pansus Hak Angket DPR. Hal itu sebagai bentuk komitmen KPK taat dan tertib pada hukum.

KPK bisa disebut telah menggelapkan aset negara. Hal itu terkait hasil barang sitaan dari para koruptor yang tidak dilaporkan ke Rupbasan.

Saut Situmorang memastikan pihaknya sedang mendalami peran hakim yang menangani perkara tersebut. Pendalaman itu dilakukan seiring proses pengembangan kasus.

Fachri mengatakan Undang-Undang memberikan kewenangan bagi DPR memanggil pihak lembaga negara untuk kepentingan fungsi pengawasannya

KPK menduga Setya Novanto mengatur proyek e-KTP mulai dari proses perencanaan dan pembasan anggaran hingga pengondisian pemenang lelang.

Dalam kasus itu, Yunus diduga turut bersama Akhmad Zaini memberikan suap kepada Tarmizi sebesar Rp 425 juta.

Yunus merupakan tersangka ketiga, setelah KPK lebih dulu menjerat panitera pengganti PN Jaksel Tarmizi dan kuasa hukum PT Aquamarine Akhmad Zaini.