Minggu, 05/07/2026 10:21 WIB
TAG : KPK
    SQLSELECT *, MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST('KPK') as score FROM tbl_article WHERE 1=1 AND MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST('KPK' IN NATURAL LANGUAGE MODE) ORDER BY PUBLISH_TIMESTAMP DESC LIMIT 11650,10
  • KPK Bisa Kembali Tersangkakan Setya Novanto

    Jum'at, 29/09/2017 21:01 WIB

    Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak membatasi penegak hukum termasuk KPK untuk menerbitkan sprindik lagi sepanjang dipenuhinya minimal alat bukti.

  • Setya Novanto Sakti dan Licin

    Jum'at, 29/09/2017 19:18 WIB

    Ketua DPR Setya Novanto kembali lolos dari jeratan hukum setelah PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka kasus e-KTP oleh KPK.

  • KPK Kecewa Hakim Praperadilan Gugurkan Status Tersangka Setya Novanto

    Jum'at, 29/09/2017 19:11 WIB

    Hakim Cepi memerintahkan KPK untuk menghentikan proses penyidikan terhadap Novanto dalam kasus e-KTP tersebut.

  • Setnov Menang Lawan KPK, Penetapan Tersangka e-KTP Dianggap Tak Sah

    Jum'at, 29/09/2017 18:08 WIB

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Praperadilan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) terkait penetapan tersangka dalam kasus korupsi e-KTP oleh KPK.

  • Pengembangan Kasus Kukar, KPK Incar Sosok Pengendali Tim 11

    Jum'at, 29/09/2017 17:12 WIB

    Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan memastikan, pihaknya bakal terus mengembangkan kasus dugaan suap tersebut.

  • Jum'at, 29/09/2017 15:26 WIB

    KPK tak akan pandang bulu untuk menetapkan tersangka baru jika terdapat bukti-bukti keterlibatan yang kuat, termasuk menjerat tersangka korporasi dalam kasus ini.

  • KPK Periksa CEO dan Bendahara Cilegon United

    Jum'at, 29/09/2017 14:29 WIB

    Selain Yudhi, KPK juga memanggil bendahara klub bola Cilegon United Wahyu Ida Utama. Ia juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dony Sugihmukti.

  • Enam Partai Koalisi Jokowi Alami Demoralisasi

    Jum'at, 29/09/2017 12:34 WIB

    Sejumlah Parpol yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi sebagai pendukung Pansus Hak Angket KPK dinilai sedang mengalami demoralisasi.

  • DPR Pakai Uang Rakyat untuk Lumpuhkan KPK

    Jum'at, 29/09/2017 12:29 WIB

    Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghabiskan anggaran sebesar Rp 3,1 miliar. Dana yang berasal dari rakyat itu dipakai hanya untuk melumpuhkan KPK.

  • Pansus Angket DPR Ingin Mutilasi KPK

    Jum'at, 29/09/2017 12:21 WIB

    DPR dinilai sedang berusaha untuk memutilasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu terkait perpanjangan masa kerja Pansus Hak Angket KPK.