Komisi I DPR mendukung diterbitkannya Perpres Nomor 111/2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029.

Harus hati-hati karena investasinya cukup besar, dikhawatirkan akan menjadi masalah hukum di masa depan.

PT Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas dan aset strategis yang tidak dimiliki banyak perusahaan lain. Potensi itu harus dijaga melalui tata kelola

Komisi III DPR menyoroti pentingnya sinkronisasi berbagai regulasi dalam pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

BP MPR dalami Desentralisasi Berbasis Kapasitas dan Dampak melalui FGD

Wakil Ketua Baleg DPR RI Iman Sukri menyatakan bahwa RUU tentang Penyadapan perlu disusun untuk memberikan kepastian hukum.

Puan Maharani menilai parlemen memiliki peran penting dalam mendukung penguatan kemitraan strategis Indonesia dan India.

Lestari: Kolaborasi Semua Pihak untuk Perbaiki Mutu Pendidikan Nasional

Selama ini pembahasan sering berfokus pada kurangnya jumlah dokter. Padahal persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah distribusi yang belum merata

Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan Ade Zainal dari pihak PT Lima Abadi Lestari, sebagai saksi kasus penerimaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR.