Paripurna DPR resmi mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi UU.

Mendagri Tjahjo Kumolo geram mendengar ada anggota DPR yang menyebut Presiden Jokowi telah melanggar UUD 1945 terkait penerbitan Perppu tentang Ormas.

Tiga fraksi di DPR secara tegas menolak Perppu tentang Ormas untuk disahkan menjadi UU. Adalah, Fraksi Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Rapat gabungan Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kapolri, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) terpaksa harus ditunda.

Paripurna DPR resmi mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas melalui voting secara terbuka.

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, disetujui menjadi UU.

Pemerintah tidak setuju atas pernyataan anggota DPR yang menyebut Presiden Jokowi telah melanggar ideologi Pancasila dan UUD 1945 terkait penerbitan Perppu.

Komisi I DPR RI melakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan terhadap 18 calon Duta Besar (Dubes) yang diajukan Presiden Jokowi.

DPR berharap keberadaan Bandara Silangit sebagai bandara kategori internasional bisa menjadi percontohan prasarana penunjang untuk meningkatkan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Komisi V DPR meninjau kondisi infrastruktur yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Komisi V DPR berharap ada sentuhan signifikan dari DPR terutama kondisi infrastrutur jalan utama di wilayah Tapanuli Utara yang perlu menjadi prioritas utama.