Pembentukan Densus Tipikor Polri sedang dalam pembahasan di Komisi III DPR. Apakah pembentukan Densus Tipikor Polri untuk mengambil alih tugas KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi?

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diminta untuk tidak asal bicara terkait wacana pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang saat ini sedang dalam pembahasan di Komisi III DPR.

Aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta agar tidak kebakaran jenggot terkait pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri.

 Pemerintah lebih baik mengoptimalkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketimbang membentuk Densus Antikorupsi

Komisi V DPR RI mengesahkan alokasi anggaran mitra kerja dalam RAPBN 2018. Diharapkan seluruh Kementerian dan Lembaga dapat mengelola anggaran yang telah disahkan secara efisien.

Komisi X DPR meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera mempercepat proses pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2017.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat menjadi salah satu alasan yang mendorong Komisi VIII DPR RI mengebut pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Pemerintah berharap agar DPR dapat menyetujui Perppu tentang Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi. Sebab, Perppu tersebut dinilai untuk menjaga keutuhan NKRI.

Komisi IV DPR mempertanyakan rumor yang berkembang soal rencana KKP untuk meminjam uang yang disinyalir kurang lebih sekitar 400 juta US dollar kepada salah satu perusahaan asal Jepang.

Komisi III DPR tidak hanya setuju soal anggaran sebesar Rp 2,6 triliun dalam pembentukan Densus Tipikor, namun juga memperkuat kewenangan Polri dan Kejaksaan. Lalu apa yang sepatutnya diharapkan dari gagasan Polri menghadirkan Densus Tipikor?