Komisi XI DPR mengapresiasi langkah cepat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang secara tegas menutup 14 lembaga keuangan bodong atau tidak berizin.

Sejumlah desa di Provinsi Maluku masih banyak yang belum teraliri listrik. Berdasarkan data PLN terdapat 400 desa yang belum teraliri listrik dari 1200 desa yang ada.

Komisi VII DPR mendukung peningkatan fasilitas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) khususnya untuk penelitian laut di Provinsi Maluku. Hal ini menjadi penting karena untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Fraksi Partai Demokrat DPR RI resmi menyerahkan dokumen usulan revisi berikut naskah akademik Undang-undang (UU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) kepada Pimpinan DPR RI.

Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi dalam waktu sebulan yang melibatkan kementerian dan lembaga secara mendalam terhadap insiden kecelakaan kerja di PT. Panca Buana Cahaya Sukses (PBCS).

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri harus bersertifikat. Hal itu setelah disahkan dan diundangkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Peraturan Permerintah (PP) No.99/2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No.32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, perlu dievaluasi segera.

Partai Gerindra menyesalkan Undang-undang (UU) Ormas terkait hukuman yang dijatuhkan kepada anggota Ormas. Dimana, hukuman tersebut tidak sebanding dengan terpidana kasus korupsi.

Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada anggota Ormas dalam Undang-undang (UU) Ormas yang baru disahkan DPR dinilai jauh lebih kejam dari zaman kolonial Belanda.

Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) yang telah disahkan menjadi UU oleh DPR dinilai sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam membina sejumlah Ormas.