Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Partai Demokrat telah memenuhi seluruh persyaratan verifikasi faktual yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kementerian Agama menyampaikan rancangan biaya haji 2018 kepada Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar diberi kewenangan untuk menggarap tindak kejahatan korupsi di sektor swasta dalam RUU KUHP.

Masa kerja Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal berakhir. Saat ini, Pansus Angket KPK sedang menyusun rekomendasi dan kesimpulan.

Politikus Partai Golkar Kahar Muzakir resmi disahkan sebagai Ketua Komisi III DPR menggantikan posisi Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang saat ini menjabat Ketua DPR.

Komisi I DPR meminta direksi dan dewan pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik (LPP RRI) bekerja profesional dan menjadikan lembaga radio milik negara itu berkelas internasional.

Partai Hanura terancam gagal sebagai partai peserta Pemilu 2019. Sebab, Partai Hanura pecah menjadi dua kubu menjelang verifikasi partai peserta Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta agar tidak terpengaruh dengan kisruh internal Partai Hanura dalam melakukan verifikasi faktual partai politik (Parpol) calon peserta Pemilu 2019.

DPR dan pemerintah akhirnya menyepakati revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) guna menyesuaikan dengan putusan MK Nomor 53/2017 tentang Verifiaksi Faktual. Adapun yang direvisi adalah PKPU Nomor 7 dan 11.