Abraham mengatakan, hampir dua pertiga harta kekayaan konglomerat Indonesia didapat dari hasil bisnis yang terkolaborasi dengan penguasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai telah melakukan tindakan kriminal.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Adriatma, Asrun, dan Hasmun serta mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faqih sebagai tersangka.

Rekayasa itu guna menghindari pemeriksaan Novanto yang merupakan tersangka kasus e-KTP oleh penyidik KPK.

Penyerahan barang rampasan dari perkara kasus korupsi itu akan dilakukan secara simbolik pada Rapat Kerja Teknis Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)

Pemeriksaan terhadap 14 saksi tersebut terkait kasus dugaan suap perizinan pendirian pabrik dengan tersangka Bupati Subang nonaktif Imas Aryumningsih.

Diduga para anggota legislatif itu menerima suap terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban gubernur.

Keuangan orang dekat calon kepala daerah juga akan dipelototi. Tak terkecuali para pendukung.‎

Setelah dianalisis dari ratusan laporan tersebut, ada sekitar 34 laporan yang merupakan transaksi keuangan mencurigakan.

KPK juga mendorong DPR segera membahas rancangan undang-undang (RUU) mengenai pembatasan penggunaan penggunaan transaksi uang kartal.