Dalam rangka memperbaiki sistem penegakkan hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menghadapi tantangan yang cukup berat.

Komisi I DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic of Indonesia and The People’s Republic of China on Extradition) antara Indonesia-RRC.

Komisi II DPR akan mengundang sejumlah Ormas keagamaan dan pakar untuk dimintai keterangan terkait Perppu tentang Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi.

Pimpinan Komisi IX DPR mengapresiasi keinginan Presiden Jokowi dalam memperkuan kewenangan badan pengawas obat dan makanan (BPOM).

Komisi VII DPR meminta penjelasan Menteri ESDM Ignasius Jonan terkait negosiasi pemerintah dengan PT. Freeport tentang divestasi saham, pembangunan smelter, dan relaksasi ekspor.

Pemerintah dinilai tidak konsisten dalam mewujudkan swasembada 11 komoditas pangan sebagaimana yang menjadi program nawacita Presiden Jokowi.

Pembangunan Bandara Kulon Progo harus didukung studi mitigasi secara komprehensif. Hal itu untuk mengetahui berbagai potensi bencana alam seperti gempa, tsunami, gunung meletus dan sebagainya.

Tiga tahun Pemerintahan Presiden Jokowi, capaian indeks gini memasuki lampu kuning. Saat ini indeks gini mencapai 0,39. Akibatnya, ketimpangan masih terus terjadi.

PT. Freeport Indonesia telah menyatakan masih tetap berkomitmen pada kerangka kesepakatan yang sudah diumumkan pada tanggal 29 agustus 2017 terkait divestasi saham 51 persen.

Kejaksaan seperti terkena stroke ketika menghadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).