Pasca penetapan Ketua Umum Partai Golkar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), partai berlambang pohon beringin itu terus mengalami tren penurunan.

Opini publik terhadap Partai Golkar terus mengalami tren penurunan. Hal itu pasca penetapan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan tirani dalam penegakkan hukum di tanah air.

Sistem penegakkan hukum di tanah air membuat tatanan negara menjadi amatiran. Hal itu dinilai akibat ulah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kerap merasa paling menonjol dari aparat penegak hukum lainnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan memberikan apresiasi pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang mencapai angka di atas pertumbuhan nasional.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baru harus dipastikan tidak membebani rakyat. PNBP tidak boleh menjadikan negara bebas mengambil pungutan atas pelayanan yang diberikan kepada rakyatnya.

Aduan kepada KPI itu menempati urutan kedua terbanyak di bawah kasus penyehat tradisional. 

Partai Golkar tidak peduli dengan status tersangka Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengaku ada upaya memasukkan sejumlah penyusup ke dalam KPK. Tujuannya tidak lain hanya untuk melemahkan KPK.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wilayah Ambon dinilai kurang optimal melaukan penelitian terhadap laut dalam. Ini disebabkan, minimnya fasilitas pendukung sehingga aktivitas penelitian terbatasi.