Anggota Komisi VII DPR RI, Joko Purwanto menemukan adanya kebijakan di Kalimantan Barat yang saling tumpang tindih antara sektor pertambahan dengan sektor pertanian, dalam hal ini perkebunan kelapa sawit.

Komisi VII mendorong agar pengolahan konsentrat PT. Freeport Indonesia dapat sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia. Karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Minerba yang kini berlaku.

Maraknya pemberitaan tentang defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang semakin membesar menjadi bahan evaluasi Komisi IX DPR .

Komisi II DPR mengingatkan pemerintah khususnya Ditjen Dukcapil Kemendari untuk tidak main-main dengan e-KTP. Apalagi, nanti menjadi dasar untuk pelaksanaan Pillkada serentak 2018.

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)  atau pemekaran daerah sampai sekarang masih ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan dari pemerintah pusat masih status quo.

Komisi IX DPR RI menggelar rapat Panja RUU Kepalangmerahan. Dalam rapat tersebut, pembahasan tentang keterlibatan organisasi masyarakat (Ormas) menjadi perhatian para peserta rapat.

Komisi Rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama membahas enam rekomendasi penting untuk pemerintah.

Jembatan bentang panjang Balerang yang menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Galang Baru perlu pemeliharaan yang maksimal.

Komisi VIII DPR RI mendorong Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk membangun asrama haji di kawasan bandara baru Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo.

Program bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang digulirkan Kementerian Sosial butuh penasihat usaha untuk memberi wawasan usaha pada warga penerima bantuan KUBE.