Anggota Komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto mengatakan, belum ada pemahaman dari sebagian kalangan bahwa Indonesia itu hidup di daerah ring fire.

Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait menilai hubungan antara pemerintah dan DPR semakin harmonis. Hal ini menyusul diterimanya secara aklamasi calon Gubenur Bank Indonesia Perry Warjoyo tanpa ada perdebatan antar fraksi.

Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mengingatkan pemerintah agar konsekuen dalam melaksanakan Undang-Undang (UU) yang telah dibuat bersama DPR.

Anggota Komisi X DPR RI Putu Supadma Rudana mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga  untuk membangun sistem keolahragaan yang baik menjelang pelaksanaan Asian Games di pertengahan 2018 nanti.

Komisi VI DPR RI menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dari pemerintah.

Mejelis hakim juga mencabut hak politik Nur Alam. Pencabutan hak politik itu sesuai tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).‎

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera memperbaiki Bendungan Pilohayanga dan Bendungan Dulamayo yang rusak.

Para terpidana mati kasus narkoba yang kasusnya sudah inkrah harus segera dieksekusi oleh Kejaksaan Agung. Argumen Hak Asasi Manusia (HAM), tak bisa menghalangi eksekusi. Narkoba sudah merusak anak bangsa.

Utang yang terus diproduksi pemerintah hingga Rp4.034,80 triliun kian membebani APBN. Jumlah utang yang cukup mengkhawatirkan tersebut justru membuat prikologis pemerintah enggan menerima kritik dan masukan.

Presiden Jokowi seharusnya segera mengeluarkan Perpres Pembentukan Dewan Insinyur Indonesia (DII). Hal itu sebagaimana dengan amanat Undang-Undang (UU) No.11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.