Kekuatan lobi politik dinilai akan mendominasi dan menentukan dalam seleksi anggota dan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibanding kompetensi yang dimiliki para calon pimpinan lembaga auditor negara tersebut.

Komite Pemantau dan pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) menyoroti perekrutan, serta seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk masa bakti periode 2019-2024 yang dilakukan DPR.

Maraknya politisi yang ikut seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai justru merugikan lembaga audit negara tersebut. Sebab, lembaga tersebut tidak bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga lainnya, karena banyak diisi kalangan politisi.

KPK mencegah seorang swasta bernama Jora Nilam Judge bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

Dari 376 pendaftar, sebanyak 192 orang yang dinyatakan lolos seleksi administrasi calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir terkait aliran suap dan gratifikasi yang menjerat Anggota Komisi VI Bowo Sidik Pangarso.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengatakan, terdapat lebih dari 4200 petugas Haji yang akan memberikan layanan dalam Pelaksanaan Ibadah Haji 1440 H/2019 ini.

Komisi I DPR RI menetapkan 9 komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat terpilih untuk masa jabatan 2019-2022.

RUU Penyadapan yang sedang dibahas di DPR dinilai tidak akan memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberangus tindak kejahatan korupsi.

Komisi V DPR RI berjanji akan menuntaskan RUU Sumber Daya Air (SDA) menjadi Undang-undang SDA sebelum selesai masa jabatan DPR RI berakhir