Anggota Komisi V DPR RI Intan Fitriana Fauzi mengatakan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) diharapkan rampung sebelum periode DPR RI 2014-2019 berakhir. Salah satu pembahasan krusial dalam RUU SDA ini adalah jaminan hak asasi warga atas air.
Anggota Tim Kunjungan Spesifik Panja Investasi Badan Penyelenggara Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI Julianus Pote Leba meminta perbaikan kinerja dari segi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR), karena ada beberapa yang tidak tepat sasaran.
Anggota Komisi XI DPR RI Harry Poernomo menyampaikan, dalam menetapkan calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024, Komisi XI DPR RI tidak bisa bekerja sendiri.
Komisi VII DPR memberikan apresiasi kepada Menteri Ristekdikti dan Kepala LPNK di bawah koordinasi Kemenrisktekdikti yang terdiri dari BAPETEN, BATAN, BIG, BPPT, LAPAN, dan LIPI atas capaian kinerja keuangan tahun 2018 yang memperoleh opini WTP dari BPK.
Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti adanya persoalan ketenagakerjaan di tubuh anak usaha dari PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yaitu PT. Jasa Armada Indonesia Tbk (JAI).
Proses pemilihan calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2019-2024 saat ini sudah terseleksi menjadi 32 orang dari 64 pendaftar.
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk segera bangkit dan siap untuk melanjutkan proses persiapan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Keamanan Laut.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari meminta peningkatan kinerja BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka perluasan jumlah peserta dan performa kinerja program Corporate Social Responsibility (CSR).
Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dinilai masih memiliki kelemahan dari aspek substansi, seperti prosedur pendaftaran, dan penegakan hukumnya.
Paripurna DPR akhirnya mengesahkan sembilan nama baru Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Sebelumnya sembilan nama terpilih ini telah ditetapkan oleh Komisi I DPR.