Kegaduhan di internal koalisi pemerintahan Jokowi mulai terjadi pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan penetapan sebagai presiden terpilih periode 2019-2024. Masing-masing parpol koalisi saling memasang target jatah menteri kepada Jokowi.

PT. Pos Indonesia yang sedang menghadapi krisis keuangan atau pailit diimbau tak boleh ditutup. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di layanan pos ini punya sejarah dalam mendampingi perjalanan kemerdekaan Indonesia.

Komisi VII DPR RI mengapresiasi Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2018 yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR RI akan segera berakhir masa kerjanya. Dan Pansus sudah bekerja keras menyelesaikan tugasnya tanpa ada konflik kepentingan.

Komisi III DPR mengutuk keras penganiayaan terhadap Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) Sunarso yang dilakukan seorang pengacara Tomy Winata (TW), Desrizal.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus lebih pintar dari anak buah termasuk penyidik. Sebab, pimpinan KPK harus bisa merespon setiap perkara yang dipaparkan penyidik.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid IV disebut lebih fokus terhadap operasi tangkap tangan (OTT) dalam pemberantasan korupsi. Lalu bagaimana dengan pimpinan KPK jilid V?

Pimpinan (KPK jilid V yang terpilih diharapkan bisa melakukan konsolidasi di level pimpinan, tengah, maupun bawah. Sehingga tidak ada perselisihan di internal KPK.

Susunan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) julid IV dinilai melanggar Undang-Undang (UU). Sebab, dari kelima pimpinan KPK tidak terdapat dari unsur penuntut umum dan penyidik.

Komisi III DPR berharap pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V dapat dilakukan pada periode sekarang. Hal itu menjadi kado Komisi III DPR periode 2014-2019.