Komisi VIII DPR RI mengapresiasi usulan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk mengkaji penerapan escrow account (rekening bersama) dalam mekanisme pembayaran penyelenggaraan umrah.

Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan masalah perlindungan data pribadi harus segera diselesaikan, agar masyarakat bisa tenang.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta pemerintah melakukan koordinasi dan sinkronisasi data pendidikan di Tanah Air.

Perekonomian nasional pada triwulan I tahun 2018 ini masih diwarnai merosotnya daya beli masyarakat bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Guna mencegah masuknya pengaruh paham radikal ke dalam institusi pendidikan, Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat mengatakan bahwa dirinya sudah mengusulkan agar dilaksanakan sebuah diskusi antara Komisi X DPR dengan Mendikbud.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memastikan, pihaknya akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Agama, Kamis (24/5/2018) mendatang.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh menegaskan bahwa semangat dari sistem yang mewajibkan partai politik untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif adalah upaya untuk meningkatkan peran perempuan.

Pemerintah diminta segera menetapkan Direktur Utama (Dirut)n definitif. Hal itu untuk memberi kepastian hukum.

Komisi IV DPR mempertanyakan kinerja Menteri Perdagangan (Mendag) dengan Menteri Pertanian (Mentan) terkait neraca beras di tanah air.

Komisi VI DPR menyebut data yang dimiliki Kementeria Perdagangan (Kemenag) terkait ketersediaan beras di tanah air hanya omong kosong alias tidak akurat.