Nono Sampono mengatakan bahwa RUU Daerah Kepulauan sangat mendesak untuk segera dibahas dan disahkan di Tahun 2021 karena RUU ini sangat strategis bagi Daerah Kepulauan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan demi terwujudkan keadilan pembangunan.

Kuatnya intervensi asing dan kegandrungan Indonesia meratifikasi aturan internasional terkait perdagangan komoditas yang merugikan petani tembakau, membuat Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan sulit untuk disahkan menjadi undang-undang tersendiri.

Pembahasan RUU SKN ditargetkan selesai dan disahkan menjadi undang-undang pada akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun 2022 mendatang.

Menaker Ida Fauziyah memahami bahwa UU Cipta kerja merupakan produk legislasi baru yang disahkan pada 5 Oktober 2020, masih membutuhkan sosialisasi lebih masif lagi kepada stakeholder ketenagakerjaan.

Baleg telah sepakat agar rancangan undang-undang ini bisa disahkan secepat mungkin.

Urgensi RUU PKS ini harus disahkan, karena sangat dibutuhkan negara kita. Sehingga sanggup menjawab aspirasi dan kebutuhan hukum di masyarakat.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT) belum juga disahkan  setelah melewati masa  17 tahun pembahasan di lembaga legislatif.

Setelah disahkan dan ditetapkan melalui Sidang Paripurna DPR RI, kemarin, sembilan anggota BPH Migas periode 2021-2025 harus segera menuntaskan pekerjaan rumah yang tertunda di periode kepengurusan sebelumnya.

Kita harapkan proses pembahasan RUU itu berjalan lancar agar dapat segera disahkan menjadi UU dalam tahun ini.