Juliari yang merupakan Menteri Sosial nonaktif, menjadi tersangka dalam kasus suap pengadaan bantuan sosial Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, KPK akan memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus yang telah menjerat politisi Partai PDI Perjuangan, Menteri Sosial nonaktif Juliari P Batubara.
Apalagi cuma sekedar pengadaan kantong tempat bungkus bansos doang.
Presiden Jokowi menunjuk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma sebagai Menteri Sosial (Mensos) menggantikan posisi Juliari Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi Bansos Covid-19.
Menurut anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari, Risma harus bisa mengurangi kebiasaan pemarah. Hal itu penting agar dia sukses memimpin Kemensos yang baru saja diterpa korupsi bantuan sosial (Bansos).
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengusut dugaan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Gubernur NTB ke Kabupaten Sumbawa.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, Agam akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ardian I M yang merupakan penyuap mantan menteri sosial Juliari P Batubara.
Nazula diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk mantan menteri sosial Juliari P Batubara pada 28 Desember kemarin. Di mana, PT Tiga Pilar merupakan salah satu vendor pengadaan paket bansos tersebut.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial.