Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) semakin jauh dari kepentingan petani.

Darto Mansuetus, menyebut label “No Palm Oil” sebagai tindakan diskriminasi terhadap anggotanya yang menerapkan standar sawit lestari dan terlacak secara legalitas lahan.

Selama tiga tahun terakhir petani mengalami kemerosotan harga, yang berdampak kepada penghasilan.

DPR mendorong petani rakyat masuk rantai pasok biodiesel.

Petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menentukan harga.

Kepala dinas tanaman pangan, pertanian dan perkebunan kabupaten kotawaringin Barat, Kamaludin Bustami menyatakan  mendukung pendirian SPKS di kabupaten Kotawaringin Barat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) SPKS, Mansuetus Darto menilai, penghentikan ekspor yang sifatnya sementara dengan batasannya mampu menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri secara merata dengan harga yang bisa dijangkau.

petani sawit minta pemerintah tidak tegas rerusahaan PKS

Luhut akan audit perusahaan kelapa sawit, SPKS beri masukan

Kebijakan pemerintah hapus tarif pungutan ekspor sawit dinilai masih setengah hati.