Tiga sprindik baru tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pengalihan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.

Johanis Tanak sependapat dengan pandangan Mahfud MD yang menyebut mekanisme penyerahan kelanjutan perkara seperti itu tidak dikenal dalam KUHAP.

Langkah tersebut dinilai penting agar proses penanganan perkara berjalan secara profesional, objektif, dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya

Kejagung) akan membentuk tim khusus untuk menangani tiga perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Komisi III juga meminta Propam dan Wassidik Polri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang sebelumnya dilakukan oleh Polres Lombok Tengah.

Mahfud menilai langkah itu perlu dilakukan agar proses penanganan perkara Febrie dapat berjalan sesuai dengan KUHAP.

Mahfud menilai langkah itu bukanlah pelimpahan perkara, melainkan penyerahan kelanjutan penyidikan.

Pelimpahan barang bukti dilakukan sebagai tindak lanjut setelah penanganan perkara diserahkan ke Kejagung pada Sabtu 11 Juli 2026.

Komisi III DPR RI akan membentuk Panja untuk mengawasai penanganan tiga perkara dugaan korupsi mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah.