Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar seluruh masyarakat turut serta mengawasi kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK jilid ke V untuk periode 2019-2023.

Kepatuhan anggota legislatif di daerah terhadap pelaporan harta kekayaan masih terbilang cukup rendah. Dimana, sepanjang 2018 persentasi kepatuhan legislator daerah untuk melaporkan harta kekayaannya hanya 27,85 persen.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah penyelenggara negara di Cianjur, Jawa Barat (Jabar).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai telah gagal dalam mengidentifikasi isu korupsi di tanah air. Sebab, kasus tindak kejahatan korupsi justru malah tambah banyak.

Pemerintah menyatakan siap untuk mengaji usulan KPK terkait revisi Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

KPK mendesak pemerintah segera merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Usai melantik Direktur Penyidikan (Dridik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kombes R.Z Panca Putra, Agus Rahardjo meminta sejumlah kasus dugaan korupsi besar untuk segera dituntaskan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik Direktur Pengawasan Internal (PI) dan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) yang baru.

Perjalanan karir Brigjen Firli sendiri dimulai dari mengenyam pendidikannya di Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.

Agus menilai, aturan ini penting untuk memastikan negara dikelola oleh orang-orang yang berintegritas dan bebas korupsi.