News

Paripurna DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Usul Inisiatif

DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang menjadi usul inisiatif DPR.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang menjadi usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (17/11).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu menyetujui RUU tersebut setelah seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangan secara tertulis.“Apakah RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR dapat disetujui menjadi undang-undang?” tanya Dasco yang kemudian disambut persetujuan anggota dewan dan ketukan palu di Kompleks Parlemen, Jakarta.

RUU tersebut merupakan hasil pembahasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Sebelum dibawa ke rapat paripurna, Baleg telah menyepakati agar regulasi tersebut dilanjutkan ke tahap penetapan sebagai usul inisiatif DPR.

Wakil Ketua Baleg DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tata Cara Pembentukan UU, Ahmad Iman Sukri, sebelumnya menjelaskan bahwa rancangan regulasi itu terdiri atas 12 bab dan 93 pasal.

Salah satu substansi yang diatur berkaitan dengan prinsip pembentukan undang-undang. Materi muatan UU nantinya harus mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Meski demikian, undang-undang tertentu dapat memuat asas lain sesuai karakteristik bidang hukum yang diatur.

Selain prinsip tersebut, RUU ini juga merumuskan tahapan pembentukan undang-undang yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.

Menariknya, rancangan aturan tersebut turut memperkenalkan pengaturan prosedur pembentukan undang-undang melalui mekanisme biasa dan cepat.

“Prosedur cepat dilakukan dengan mempercepat jangka waktu beberapa tahapan,” kata Iman.

Dengan disetujuinya RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR, pembahasan selanjutnya akan dilakukan bersama pemerintah sebelum nantinya memasuki tahapan legislasi berikutnya.