Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Anggota DPR Fraksi Gerindra, Anwar Sadad diduga menerima uang sebesar Rp40,5 miliar dalam kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022.
Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers penahanan tersangka Bagus Wahyudiono selaku staf Anwar Sadad saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.
Taufik mengatakan uang tersebut diduga berasal dari komitmen fee yang diminta Anwar Sadad kepada para Koordinator Lapangan (Korlap) atau anggota DPRD Jawa Timur yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah antaranggota legislatif.
"Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar. Dimana, sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar," kata Taufik.
KPK telah menahan Bagus Wahyudiono selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Dalam perkara ini, Taufik menjelaskan bahwa staf Sekretariat DPRD Jawa Timur bertugas merekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota DPRD sekaligus menghimpun usulan yang diajukan.
Berdasarkan pembagian tersebut, Anwar Sadad diduga memperoleh alokasi dana hibah dengan total mencapai Rp291,5 miliar selama periode 2019-2022. Rinciannya, sebesar Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.
Anwar Sadad diduga meminta komitmen fee sebesar 15 hingga 20 persen dari setiap kuota dana hibah yang menjadi jatahnya. Permintaan tersebut ditujukan kepada Koordinator Lapangan (Korlap) atau anggota DPRD Jawa Timur yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah antaranggota DPRD.
"Sementara, terhadap Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee akan membentuk Kelompok Masyarakat atau menggunakan lembaga tertentu dan membuat proposal permohonan dana hibah," kata Taufik.
Proposal yang telah disusun Korlap selanjutnya diserahkan kepada anggota DPRD atau pihak yang mewakilinya.
Dalam praktiknya, tersangka Bagus diduga memiliki sejumlah peran, mulai dari mengoordinasikan usulan pekerjaan yang bersumber dari dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, hingga memeriksa kelengkapan usulan.
Bagus juga diduga bertugas menyampaikan dan mengoordinasikan penyerahan komitmen fee dari para Korlap, mengelola uang tersebut, serta merekapitulasi setiap penerimaan fee dan pengeluaran oleh Anwar Sadad.
Taufik mengungkapkan, Korlap yang memperoleh alokasi dana hibah dari Anwar Sadad selanjutnya diwajibkan menyerahkan komitmen fee sebesar 20 hingga 25 persen melalui tiga mekanisme.
Pertama, menyerahkan uang secara langsung kepada Anwar Sadad. Kedua, menyerahkan uang secara tunai atau melalui transfer kepada Bagus Wahyudiono selaku orang kepercayaan Anwar Sadad. Ketiga, membayarkan kebutuhan pribadi Anwar Sadad.
Selain menerima komitmen fee, KPK juga menemukan dugaan pemotongan lanjutan terhadap dana hibah yang telah dicairkan kepada masing-masing kelompok masyarakat. Para Korlap diduga kembali memotong sekitar 20 hingga 30 persen dari total dana hibah yang diterima.
"Sehingga dana hibah yang betul-betul digunakan
untuk program masyarakat hanya sekitar 55 persen sampai dengan 70 persen dari anggaran awal," kata Taufik.
Atas perbuatannya, Bagus Wahyudiono bersama Anwar Sadad selaku pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Adapun dalam pengembangan perkara ini, pada tanggal 5 Juli 2024, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Di mana, empat orang sebagai tersangka penerima dan 17 orang tersangka pemberi.









