News

Nasir Djamil: Kebijakan Hukum Terbuka Tak Boleh Abaikan Hak Rakyat

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan kebijakan hukum terbuka tidak boleh mengabaikan hak konstitusional masyarakat.
Foto: Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil

Jakarta, Jurnas.com - Kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan kebijakan tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas. Setiap aturan yang dibuat DPR bersama pemerintah tetap harus berpijak pada konstitusi dan mempertimbangkan hak-hak warga negara. 

Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil saat membahas konsep Open Legal Policy atau kebijakan hukum terbuka dalam forum diskusi di Universitas Trisakti, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Dalam pidato kuncinya pada Diskusi Terpumpun bertajuk “Analisis Batas Konstitusional Open Legal Policy dan Penggunaannya dalam Penyusunan Keterangan DPR”, Nasir menjelaskan bahwa kebijakan hukum terbuka merupakan ruang yang diberikan konstitusi kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan berbagai ketentuan yang tidak diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ruang tersebut mencakup berbagai keputusan, mulai dari penentuan batas usia, beratnya ancaman pidana, jangka waktu, hingga rancangan kelembagaan. Dalam menentukan kebijakan tersebut, pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan kondisi sosial, kemampuan anggaran, kesiapan kelembagaan, serta aspirasi masyarakat.

Namun, Nasir mengingatkan bahwa kewenangan tersebut tetap memiliki batas konstitusional. “Kebebasan memilih kebijakan berbeda dengan kebebasan dari batas konstitusi. Ruang pilihan itu berada di dalam konstitusi dan tidak pernah berada di atasnya,” tegasnya.

Menurut Politisi Fraksi PKS ini, semakin besar suatu ketentuan undang-undang bersinggungan dengan hak konstitusional warga negara, semakin kuat pula alasan yang harus disiapkan oleh pembentuk undang-undang. Pengaturan teknis dan administratif pada umumnya memiliki ruang kebijakan yang lebih luas.

Sebaliknya, aturan yang membatasi kebebasan, membedakan perlakuan antarkelompok masyarakat, atau mengurangi hak warga negara membutuhkan pertimbangan yang lebih mendalam. Ia juga mengingatkan bahwa pembatasan hak asasi manusia harus memperhatikan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yakni dilakukan berdasarkan undang-undang dan untuk tujuan yang dibenarkan konstitusi.

Belajar dari Perubahan Batas Usia Perkawinan

Untuk menjelaskan bagaimana kebijakan hukum terbuka bekerja dalam praktik, Nasir mengangkat perjalanan pengujian ketentuan batas usia perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Pada 2015, MK menolak permohonan pengujian ketentuan batas usia perkawinan dan mempertimbangkan penentuannya sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.

Namun, pada 13 Desember 2018, melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, MK menyatakan ketentuan usia minimum perkawinan 16 tahun bagi perempuan bertentangan dengan UUD 1945. MK kemudian memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.

DPR bersama pemerintah selanjutnya menindaklanjuti putusan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan baru itu menyamakan batas minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

Nasir menilai perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap kebijakan hukum terbuka tidak serta-merta menutup kemungkinan suatu norma diuji kembali di MK. Terlebih, apabila terdapat dasar pengujian atau argumentasi konstitusional yang berbeda.

Keterangan DPR Harus Didukung Alasan dan Data

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai PKS ini menekankan bahwa dalam menghadapi pengujian undang-undang, DPR tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu ketentuan merupakan kebijakan hukum terbuka. 

Keterangan DPR harus mampu menjelaskan tujuan pembentukan aturan, alasan pemilihan norma tertentu, serta jawaban terhadap keberatan konstitusional yang diajukan pemohon.

Menurutnya, penjelasan tersebut perlu didukung dokumen dan data yang dapat ditelusuri, seperti Naskah Akademik, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), risalah rapat panitia kerja, risalah rapat kerja, serta data yang menjadi dasar pembahasan undang-undang.

Karena itu, Nasir mengingatkan pentingnya mendokumentasikan setiap pertimbangan pembentukan undang-undang sejak proses legislasi berlangsung. Dengan demikian, ketika suatu ketentuan diuji di kemudian hari, DPR memiliki landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menegaskan bahwa persidangan pengujian undang-undang tidak seharusnya dipandang sebagai arena pertentangan antara DPR dan Mahkamah Konstitusi. Keduanya memiliki kewenangan berbeda, tetapi bekerja dalam kerangka konstitusi yang sama.

DPR bersama Presiden menjalankan kewenangan pembentukan undang-undang, sedangkan MK bertugas menguji kesesuaiannya dengan UUD 1945. Dalam konteks tersebut, keterangan DPR menjadi bagian penting untuk membantu hakim memahami latar belakang dan alasan pembentukan suatu norma.

Dengan demikian, Legislator Dapil Aceh III ini mengingatkan bahwa kepercayaan konstitusi kepada pembentuk undang-undang harus dijaga melalui kebijakan yang memiliki dasar pemikiran kuat dan dapat diuji oleh publik. 

“Kepercayaan itu kita jaga dengan alasan yang dapat ditelusuri, dapat diuji, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik di hadapan Mahkamah maupun di hadapan rakyat,” pungkasnya.