Jakarta, Jurnas.com - Iran dilaporkan telah meluncurkan lebih dari 7.000 rudal dan drone ke negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) sejak 28 Februari lalu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal GCC, Jasem Mohammed Albudaiwi, di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Albudaiwi membeberkan bahwa serangan udara Iran selama delapan bulan terakhir telah menyasar berbagai infrastruktur vital di seluruh enam negara anggota GCC, mencakup bandara, pelabuhan, fasilitas minyak dan gas, pembangkit listrik, instalasi desalinasi air, hingga kawasan pemukiman warga. Rangkaian serangan tersebut menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, kerusakan parah pada infrastruktur, serta pencemaran serius di perairan Teluk Arab.
"Kami menyampaikan pandangan hari ini dengan satu suara Teluk yang bersatu... Serangan-serangan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara anggota GCC," ujar Albudaiwi saat menghadiri pertemuan DK PBB yang diprakarsai oleh Bahrain dan dipimpin oleh Latvia selaku Presiden Bergilir Dewan.
Selain ancaman keamanan kawasan, Albudaiwi memperingatkan bahwa gangguan navigasi pelayaran komersial di Selat Hormuz oleh Iran kini memicu krisis kemanusiaan global yang serius. Penutupan jalur laut tersebut menghentikan pasokan bahan kimia serta pupuk dan amonia yang menjadi penopang utama produksi pangan dunia, sehingga mengancam negara-negara berkembang dari risiko kelaparan akut.
Dalam pidatonya, GCC menuntut DK PBB untuk mengambil tindakan nyata guna memastikan penghentian agresi militer Iran dan milisi proksinya secara permanen. Albudaiwi mendesak pemulihan kebebasan navigasi internasional di Selat Hormuz sesuai Konvensi Hukum Laut PBB, serta menuntut Iran membayar ganti rugi penuh (reparations) kepada para korban dan negara yang terdampak.
Albudaiwi juga menyoroti peningkatan serangan kelompok milisi Houthi yang didukung Iran terhadap Arab Saudi, termasuk serangan pada Oktober lalu di kawasan Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh yang menewaskan 14 orang. Ia menegaskan bahwa stabilitas keamanan di kawasan Teluk bersifat mutlak dan tidak dapat dipisahkan.
"Keamanan negara-negara GCC adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, dan setiap serangan terhadap satu negara anggota merupakan serangan terhadap seluruh anggota," tegas Albudaiwi seraya menggarisbawahi hak membela diri sesuai Pasal 51 Piagam PBB.
GCC menyimpulkan bahwa setiap kesepakatan regional maupun internasional dengan Teheran di masa depan harus menjawab kekhawatiran keamanan Teluk secara menyeluruh, mencakup penanganan program nuklir dan rudal balistik Iran, penghentian dukungan bagi milisi bersenjata, serta penghormatan terhadap kedaulatan negara-negara tetangga.
