Surabaya, Jurnas.com - Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) merumuskan Matriks Aksi Perguruan Tinggi Berdampak sebagai hasil sintesis dari Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026. Matriks ini dirancang untuk memastikan bahwa peran perguruan tinggi tidak terbatas pada peningkatan kualitas tata kelola dan pembelajaran, tetapi juga hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
Ketua Dewan Pendidikan Tinggi (DPT), T. Basaruddin, memaparkan matriks tersebut di Hall lantai 1 Airlangga Convention Center (ACC), Kampus MERR-C Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Jumat (13/11). Langkah transformasi ini mencakup empat pilar utama: penguatan institusi, adaptasi perkembangan teknologi, kolaborasi lintas sektor, dan pemerataan akses pendidikan tinggi.
“Perlu adanya kolaborasi secara menyeluruh, mengingat potensi perguruan tinggi Indonesia yang sangat besar dan akan lebih besar lagi apabila potensi-potensinya dipersatukan,” jelas Basaruddin.
Pada klaster pertama yang menitikberatkan pada tata kelola, kepemimpinan, dan keberlanjutan, Basaruddin menyoroti penguatan otonomi dan akuntabilitas institusi, pengembangan kepemimpinan transformasional, serta diversifikasi sumber pendanaan.
“Perguruan tinggi perlu menerapkan sistem evaluasi kinerja yang terukur dan meliputi aspek output, outcome, dan impact secara transparan. Menerapkan sistem tata kelola yang menjamin terwujudnya GuG dan otonomi perguruan tinggi. Harapannya adalah terciptanya perguruan tinggi yang sehat dan menjadi kekuatan moral,” ujar Basaruddin.
Sementara pada klaster kedua mengenai transformasi pembelajaran, digitalisasi, dan lulusan, perguruan tinggi didorong untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) secara bertanggung jawab dalam proses pembelajaran dan asesmen.
“Perguruan tinggi juga harus memperkuat pengukuran kematangan digital, integrasi, dan keamanan data, serta memastikan implementasi, pengawasan, dan pengelolaan penggunaan AI yang sesuai kebijakan nasional di tingkat perguruan tinggi. Dampaknya, akan terwujud tata kelola data dan AI yang terintegrasi, aman, transparan, dan akuntabel,” sebut Basaruddin.
Pada klaster ketiga, fokus diarahkan pada penguatan kemitraan dan Tridarma Perguruan Tinggi melalui kolaborasi dengan pemerintah, industri, dan masyarakat demi mempercepat hilirisasi inovasi.
“Perguruan tinggi harus membuka diri dan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna melakukan hilirisasi inovasi,” kata Basaruddin.
Adapun klaster keempat menekankan akses, inklusi, dan jejaring pendidikan tinggi. Perguruan tinggi diarahkan untuk memperkuat layanan bagi kelompok rentan, memperluas kemitraan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta membangun kolaborasi antarkampus dan diaspora internasional.
“Perguruan tinggi mengembangkan sistem afirmasi dan kemitraan dengan berbagai kelompok masyarakat yang dinilai kurang terwakili atau memiliki keterbatasan akses. Melalui aksi ini, dapat tercipta kesetaraan akses yang berkeadilan dan penurunan ketimpangan,” tegas Basaruddin.
Melalui empat klaster dalam Matriks Aksi Perguruan Tinggi Berdampak ini, implementasi langkah transformasi secara bersama-sama diharapkan dapat memperkuat tata kelola, mentransformasi pembelajaran, memperluas kolaborasi, serta meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi.
