Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Suriah secara resmi mencabut pembatasan izin masuk bagi warga negara Amerika Serikat (AS) yang sempat diberlakukan selama beberapa hari terakhir.
Langkah penarikan aturan tersebut diambil setelah kebijakan pembatasan izin masuk memicu gelombang protes dari para pelancong di media sosial.
Pemerintah transisi Suriah yang berkuasa sejak digulingkannya Bashar Assad pada Desember 2024 sebelumnya telah mengizinkan warga negara Barat untuk memperoleh visa masuk (visa on arrival) di Bandara Damaskus maupun di pos pemeriksaan perbatasan.
Namun, sepanjang pekan ini, sejumlah warga AS menyampaikan keluhan di media sosial karena ditolak masuk dengan alasan kewajiban mengantongi izin visa terlebih dahulu.
Pejabat Otoritas Pelabuhan dan Perbatasan Suriah, Mazen Allouch, mengonfirmasi bahwa prosedur masuk bagi warga negara AS telah dikembalikan ke skema semula setelah Kementerian Dalam Negeri membatalkan kewajiban otorisasi awal tersebut.
"Prosedur masuk bagi warga negara AS yang bepergian ke Suriah telah kembali ke keadaan semula, setelah pembatalan kewajiban untuk memperoleh otorisasi awal, yang sempat diberlakukan secara sementara oleh kementerian dalam negeri," ujar Mazen Allouch.
Allouch menambahkan bahwa penyesuaian aturan ini spesifik untuk pemegang paspor AS, sementara prosedur bagi warga negara lain, termasuk dari negara-negara Eropa, tidak mengalami perubahan.
Kementerian Pariwisata Suriah mencatat sebanyak 719.000 wisatawan asing—di luar wisatawan dari negara-negara Arab—telah mengunjungi Suriah pada enam bulan pertama tahun 2026. Angka kunjungan tersebut melonjak drastis dibandingkan periode tahun 2025 yang hanya mencatatkan 131.000 wisatawan.
Peningkatan sektor pariwisata ini terjadi seiring dibukanya kembali penerbangan internasional ke Suriah, serta langkah negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat yang mencabut sanksi ekonomi era rezim Assad guna mendukung pemulihan dan rekonstruksi negara tersebut.
