Jakarta, Jurnas.com - Demontrasi di Yogyakarta pada Selasa (10/11) siang hingga Rabu (11/11) dini hari yang dilakukan oleh massa dari berbagai elemen masyarakat diwarnai insiden anarkis. Sebanyak 154 orang diamankan aparat gabungan yang dilengkapi kendaraan taktis lapis baja, gas air mata, dan water cannon.
Aksi massa di Hari Pahlawan itu menyuarakan 9 tuntutan, baik isu nasional maupun lokal. Mulai dari aspirasi terkait pelanggaran HAM berat, tuntutan menarik militer kembali ke barak, mencabut gelar Pahlawan bagi Soeharto dan mengadili kroni-kroninya, hingga menuntut UMK bagi buruh sesuai KHL di Yogyakarta.
Insiden anarkistis mulai terjadi pukul 20:07 WIB ketika massa di depan kantor DPRD DIY mulai melempar batu, menembakkan petasan dan bom molotov. Kemudian direspon oleh aparat gabungan pada 20:30 WIB dengan berbagai upaya pengendalian. Namun, kericuhan justru berkembang hingga kawasan Malioboro, Tugu Golong Gilig, dan Bundaran UGM.
Plt Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menjelaskan, penanganan aksi melibatkan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Pemda DIY. Penindakan dilakukan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindakan anarkis di sejumlah titik. Dan, polisi awalnya mengamankan 106 orang. Namun, jumlah tersebut bertambah menjadi 154 orang hingga Rabu pagi.
Terhadap insiden tersebut, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) Pengasuh PP Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang menyatakan prihatin dan menyayangkan insiden hingga penangkapan terhadap 154 orang. Terlebih situasi politik di Jakarta sedang mendidih, khawatir insiden anarkistis dan penangkapan aktivis terabaikan.
“kita sedih-prihatin. Di negara-negara terutama Eropa sudah banyak aksi massa berujung anarkis; terjadi kekacauan dan stabilitas sosial, terganggu. Jangan sampai situasi disana merembet ke kita, di Indonesia. Apalagi situasi politik sedang panas mendidih disebabkan isu pemakzulan,” kata Gus Salam.
“maka, semuanya harus menjaga kewarasan bernegara. Tetap kritis dan berani menyuarakan kebijakan yang tidak pro rakyat, namun paham situasi agar tidak terjebak pada situasi yang justru dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menambah kacau negara,” tambahnya.
Pemerintah, menurut Gus Salam yang juga ketua GPSI, dalam penggunaan aparat keamanan dan ketertiban ketika mengendalikan massa aksi atau unjuk rasa harus tunduk pada prinsip legalitas; bertindak atas dasar hukum dan proporsional serta profesional-terukur dengan penindakan yang benar-benar diperlukan.
“tapi pelibatan ratusan personel TNI dalam menangani unjuk rasa di Yogyakarta justru memicu reaksi negatif dari massa yang juga menuntut TNI kembali ke barak. Situasinya menjadi sensitif dan emosional,” ungkap Gus Salam.
“kesannya; kemerdekaan warga sipil menggunakan haknya menyatakan pendapat di muka umum, terancam. Itu tidak sehat dalam sistem bernegara. Dan dinilai sebagai indikasi bahwa TNI sebagai kekuatan bersenjata kembali di lingkar kekuasaan sipil yang turut mengatur kehidupan bernegara,” tambahnya.
KH Abdussalam Shohib yang juga A’wan PBNU berharap, mahasiswa yang ditangkap dalam unjuk rasa 10 November di Yogyakarta oleh aparat kepolisian bisa dipulangkan. Dan, meminta aparat agar dalam menangani unjuk rasa penyampaian aspirasi mengutamakan pendekatan humanis serta bertindak atas dasar dan dibenarkan secara hukum.
“mereka bisa segera dipulangkan. Penangkapan ratusan aktivis yang menyampaikan aspirasi jangan sampai memicu gelombang aksi serupa di berbagai daerah. Tensi gejolak massa perlu diturunkan ditengah isu penyadapan yang mengarah makar dan pergantian wakil Presiden,” tuturnya
“Bentuk tim gabungan pencari fakta agar insiden Yogyakarta hingga penangkapan 154 aktivis menjadi terang, tergambar secara obyektif dan tertangani secara proporsional demi penghormatan serta perlindungan terhadap hak-hak sosial-politik warga negara,” tambahnya
“saat ini semuanya harus diletakkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kami yakin, Presiden Prabowo menyadari itu. Berkomitmen menjaga kehidupan bernegara yang sehat, transparan, berdaulat serta menghormati hak-hak warga negara,” pungkasnya.
