Jakarta, Jurnas.com - Propam Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani. Pemecatan ini dilakukan setelah terbukti melakukan tindakan tercela, yakni melakukan persetubuhan berulang kali hingga menyebabkan seorang tahanan kasus narkoba berinisial D atau DR hamil di dalam ruang tahanan Polsek Dompu.
Menanggapi kasus tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku geram dan menyebut tindakan tersebut mempermalukan institusi Polri. Menurutnya, pemecatan saja tidak cukup dan harus dilanjutkan dengan proses pidana.
“Ini benar-benar keterlaluan dan sangat memalukan institusi Polri. Maka saya minta pemecatan saja tidak cukup, Polda NTB harus pastikan pelaku juga dijerat pidana maksimal. Apalagi korbannya adalah perempuan yang sedang berada dalam tahanan dan berada di bawah pengawasan aparat. Maka saya tegaskan, tidak ada tempat bagi oknum seperti ini di tubuh Polri,” tegas Sahroni, kepada wartawan, Jakarta, Jumat (13/11).
Pada kesempatan itu, Sahroni mengapresiasi ketegasan jajaran Polri dalam menjatuhkan sanksi PTDH. Ia menilai, penindakan terhadap oknum harus menjadi bukti bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk pejabat kepolisian.
“Di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi, saya berharap prinsipnya jelas: tidak ada toleransi terhadap anggota yang menyalahgunakan jabatan, dari level pimpinan sampai jajaran paling bawah. Jangan ada perlindungan hanya karena seragam atau jabatan. Justru Polri harus menunjukkan bahwa institusinya berani membersihkan dirinya sendiri agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tutup Sahroni.
