JAKARTA, Jurnas.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan mengukuhkan dan melaksanakan revalidasi terhadap 39 Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing atau Port State Control Officer (PSCO).
Dari total 39 peserta, sebanyak 10 orang dikukuhkan sebagai PSCO baru, sedangkan 29 orang lainnya mengikuti revalidasi.
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin mengatakan, pengukuhan PSCO ini bertujuan memastikan ketersediaan pejabat pemeriksa yang profesional, kompeten, berintegritas, serta mampu mengikuti perkembangan standar dan ketentuan internasional di bidang pelayaran.
“PSCO merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan Port State Control. Setiap pejabat pemeriksa memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan kapal asing yang memasuki pelabuhan Indonesia memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan laut sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku,” ujar Samsuddin melalui keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Ia juga menekankan bahwa setiap PSCO harus senantiasa menjunjung tinggi tiga prinsip utama dalam menjalankan tugas, yaitu Integrity, Professionalism, dan Transparency.
Menurut Samsuddin, integritas menuntut setiap PSCO untuk bersikap jujur, independen, dan objektif serta terbebas dari pengaruh maupun kepentingan pribadi. Sementara itu, profesionalisme mengharuskan pejabat pemeriksa memiliki kompetensi teknis yang memadai, memahami perkembangan regulasi internasional, dan melaksanakan pemeriksaan sesuai prosedur serta standar yang berlaku.
“Keberhasilan Port State Control tidak semata-mata diukur dari banyaknya temuan atau jumlah kapal asing yang ditahan, tetapi dari ketepatan pemeriksaan dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian serta mendorong peningkatan standar keselamatan kapal yang beroperasi secara internasional,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pemeriksaan. Seluruh temuan harus didukung bukti yang objektif, setiap tindakan harus memiliki dasar ketentuan yang jelas, serta hasil pemeriksaan wajib didokumentasikan dan dilaporkan secara akurat.
Hal tersebut menjadi penting mengingat setiap PSCO yang bertugas memeriksa kapal asing turut membawa nama dan reputasi Indonesia sebagai anggota Tokyo Memorandum of Understanding (Tokyo MoU) di mata dunia internasional.
Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), Takwim Masuku menjelaskan melalui kegiatan ini, Ditjen Perhubungan Laut berharap kualitas pelaksanaan pemeriksaan kapal asing semakin meningkat, sejalan dengan bertambahnya kunjungan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia maupun kapal berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri.
"Penguatan kapasitas PSCO juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam mempertahankan status White List Indonesia di Tokyo MoU, sekaligus memastikan pengawasan terhadap kelaiklautan dan keamanan kapal dilaksanakan secara konsisten berdasarkan standar internasional," ujarnya.
