News

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran dari Jabatan Wapres

Prabowo menerima permohonan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI.
Foto: Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana. (Yotube Sekretariat Negara)

Jakarta, Jurnas.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menerima permohonan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI. Prabowo menegaskan menghormati sekaligus mendukung keputusan yang diambil Gibran

Menurut Prabowo, keputusan tersebut menunjukkan sikap kesatria dan tanggung jawab Gibran dalam menjalankan kehidupan bernegara.

"Bagi saya beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan," ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Kamis, 12 November 2026.

Prabowo memahami bahwa Gibran telah menempuh pendidikan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan. Namun, ia menilai terdapat perbedaan antara sistem pendidikan di luar negeri dengan sistem yang berlaku di Indonesia.

Sehingga berdasarkan keputusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam sistem konstitusi Indonesia.

Meski demikian, Prabowo mengapresiasi kontribusi Gibran selama mendampinginya dalam pemerintahan. Ia menyebut sejumlah capaian yang berhasil diwujudkan pemerintah tak lepas dari peran dan dukungan Gibran.

"Banyak capaian yang berhasil kita wujudkan secara nyata untuk rakyat kita. berbagai capaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi beliau," ungkap Prabowo.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR hari ini sekitar pukul 11.00 WIB. Kedatangan Gibran di sambut pimpinan MPR RI. Gibran tampak mengenakan setelan jas berwarna hitam dan berdasi merah. 

Menindaklanjuti hal itu, MPR RI akan menggelar rapat gabungan Jumat, 13 November 2026 besok untuk membahas jadwal paripurna pemilihan wakil presiden baru pengganti Gibran. 

Setelah menerima surat dari MPR, Prabowo memiliki waktu untuk mengajukan dua nama calon wapres. Hal ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) hingga ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Berdasarkan aturan itu, Presiden harus menyampaikan dua nama calon wapres beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.

Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden. Kedua calon juga wajib menyampaikan pernyataan kesediaan atau kesiapan pencalonan dalam sidang tersebut.

Kemudian, kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wapres pengganti Gibran. Namun, apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, MPR akan menggelar pemilihan ulang satu kali.

Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang menentukan satu dari dua kandidat untuk ditetapkan sebagai wapres menggantikan Gibran.