Jakarta, Jurnas.com - Partai Gerindra menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi karena mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, keputusan Gibran menjadi catatan penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, dinamika politik di tingkat elite tidak boleh sampai mengganggu stabilitas pemerintahan maupun keberlangsungan program untuk masyarakat.
"Sejarah hari ini mencatat sebuah contoh kedewasaan berdemokrasi, di mana kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan diletakkan jauh di atas ambisi jabatan pribadi," kata Sugiat di Jakarta, Kamis (12/11).
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu menegaskan, Gerindra secara kelembagaan menghormati sepenuhnya langkah politik yang diambil Gibran.
Dia juga mengingatkan agar seluruh pihak bertanggung jawab mengawal proses peralihan jabatan tersebut. Menurutnya, transisi harus berlangsung sesuai mekanisme konstitusi tanpa menimbulkan kegaduhan politik yang berdampak kepada masyarakat.
“Partai Gerindra secara kelembagaan menyatakan sikap menghormati sepenuhnya langkah politik yang diambil oleh Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri," ujarnya.
Sugiat menambahkan, dinamika politik yang sempat berkembang di parlemen, termasuk munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), tidak lantas membuat komunikasi antarpartai koalisi terputus.
Dia memastikan hubungan partai-partai pendukung pemerintah tetap solid di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Komunikasi tersebut, kata dia, terus dijaga untuk menemukan jalan terbaik bagi kepentingan negara.
Lebih lanjut, Sugiat mendukung langkah MPR RI untuk memproses surat pengunduran diri Gibran melalui mekanisme kelembagaan. Dia merujuk penjelasan Ketua MPR Ahmad Muzani bahwa surat tersebut akan ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan.
Dia juga meminta semua pihak menghormati ketentuan konstitusi dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden. MPR RI memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memproses dan menetapkan Wakil Presiden definitif sebagai pengganti Gibran.
