Jakarta, Jurnas.com - Kasus makar atau penyadapan ilegal yang melibatkan beberapa petinggi dari aparat kepolisian dan pejabat RI terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik.
Peristiwa tersebut mengingatkan pada sejumlah kasus serupa yang pernah terjadi di berbagai negara, ketika kepala negara menjadi sasaran operasi intelijen, penyadapan komunikasi, hingga upaya penggulingan kekuasaan.
Dalam sejarah politik dunia, ancaman terhadap seorang presiden tidak selalu datang melalui serangan fisik atau kudeta militer.
Penyadapan komunikasi pribadi, pemantauan percakapan rahasia, hingga operasi intelijen asing juga pernah menyasar pemimpin negara yang sedang menjabat.
Beberapa kasus bahkan melibatkan negara lain dan memicu ketegangan diplomatik.
Apa itu Makar?
Makar adalah tindakan atau upaya yang dilakukan dengan maksud menggulingkan dan pengkhianatan terhadap pemerintahan yang sah, memberontak terhadap kekuasaan negara, atau menyerang kedaulatan negara.
Dalam konteks hukum Indonesia, makar merupakan tindak pidana yang memiliki unsur dan tujuan tertentu sebagaimana diatur dalam KUHP. Makar tidak selalu berbentuk serangan fisik, tetapi harus dibuktikan adanya maksud atau tujuan yang memenuhi ketentuan hukum.
Deretan Presiden
Di sisi lain, sejumlah presiden juga pernah menghadapi upaya kudeta yang bertujuan menggulingkan pemerintahan mereka.
Meski demikian, penyadapan ilegal dan makar merupakan dua persoalan berbeda. Penyadapan berkaitan dengan intersepsi komunikasi tanpa kewenangan yang sah, sedangkan makar dalam konteks politik umumnya merujuk pada tindakan yang bertujuan menggulingkan atau melawan pemerintahan yang sah.
1. Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menjadi target operasi penyadapan intelijen Australia.
Kasus ini terungkap pada November 2013 setelah media The Guardian dan Australian Broadcasting Corporation (ABC) mempublikasikan dokumen rahasia yang dibocorkan Edward Snowden.
Dokumen tersebut memperlihatkan bahwa badan intelijen Australia berupaya memantau komunikasi telepon seluler SBY pada 2009. Tidak hanya SBY, sejumlah orang di lingkaran pemerintahannya juga masuk dalam daftar target pemantauan.
Mereka di antaranya Wakil Presiden Boediono, Menteri Luar Negeri saat itu, serta Ani Yudhoyono yang merupakan istri SBY.
Salah satu dokumen berjudul Indonesian President Voice Intercept memperlihatkan upaya pemantauan terhadap komunikasi telepon presiden. Operasi tersebut menjadi persoalan serius karena menyangkut kepala negara dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Australia.
Terungkapnya kasus ini memicu ketegangan hubungan Indonesia dan Australia. Pemerintah Indonesia saat itu menyampaikan keberatan dan meminta penjelasan dari pemerintah Australia.
2. Dilma Rousseff, Brasil
Presiden Brasil Dilma Rousseff juga pernah menjadi sasaran operasi penyadapan yang dilakukan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA).
Kasus ini mencuat setelah Edward Snowden membocorkan dokumen mengenai aktivitas pengawasan intelijen Amerika Serikat terhadap sejumlah negara.
Dalam dokumen tersebut, komunikasi telepon Dilma Rousseff diketahui menjadi salah satu target pemantauan NSA. Selain kepala negara, komunikasi sejumlah pejabat Brasil dan perusahaan minyak negara Petrobras juga dilaporkan menjadi sasaran pengumpulan informasi.
Rousseff merespons persoalan tersebut dengan menyampaikan kritik keras dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2013.
Ia menilai praktik pengawasan tanpa izin tersebut melanggar prinsip hukum internasional dan kedaulatan negara. Brasil bahkan menunda rencana kunjungan kenegaraan Rousseff ke Amerika Serikat sebagai bentuk protes diplomatik.
Kasus tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana penyadapan terhadap kepala negara dapat berkembang menjadi persoalan hubungan internasional.
3. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, dan François Hollande, Prancis
Tiga presiden Prancis dari periode berbeda dilaporkan menjadi sasaran pengawasan intelijen Amerika Serikat.
Pada Juni 2015, media Prancis Le Monde bersama WikiLeaks dan Mediapart mengungkap dokumen rahasia NSA yang menunjukkan bahwa tiga presiden Prancis, yakni Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, dan François Hollande, menjadi target penyadapan.
Dokumen yang dipublikasikan memperlihatkan bahwa pengawasan berlangsung dalam rentang 2006 hingga 2012. Informasi yang dikumpulkan mencakup percakapan rahasia para pemimpin Prancis mengenai persoalan politik, hubungan internasional, hingga kebijakan ekonomi.
Salah satu dokumen NSA bertanggal 22 Mei 2012 bahkan memuat ringkasan percakapan François Hollande dengan Perdana Menteri Jean-Marc Ayrault, hanya beberapa hari setelah Hollande mulai menjabat sebagai presiden.
Pengungkapan tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas intelijen tidak hanya menyasar negara yang dianggap sebagai musuh. Negara yang memiliki hubungan kerja sama dan menjadi sekutu pun dapat menjadi target pengumpulan informasi rahasia.
Kasus ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai batas aktivitas intelijen dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.
4. Charles de Gaulle, Prancis
Charles de Gaulle pernah menghadapi upaya kudeta militer dan serangan yang mengancam keselamatannya ketika menjabat sebagai Presiden Prancis.
Pada 22 April 1961, sekelompok jenderal militer Prancis di Aljazair melancarkan pemberontakan bersenjata untuk menentang kebijakan de Gaulle terkait masa depan Aljazair.
Para pemberontak berusaha menggagalkan kebijakan pemerintah yang membuka jalan bagi kemerdekaan Aljazair dari Prancis. Gerakan tersebut menjadi ancaman serius bagi pemerintahan de Gaulle.
Pemberontakan itu gagal setelah pemerintah mengambil langkah untuk mengendalikan situasi dan mempertahankan pemerintahan yang sah.
Ancaman terhadap de Gaulle tidak berhenti di situ. Pada 22 Agustus 1962, ia juga menjadi sasaran serangan bersenjata di Petit-Clamart, dekat Paris. Mobil yang ditumpanginya bersama sang istri ditembaki oleh kelompok bersenjata yang menentang kebijakan kemerdekaan Aljazair.
De Gaulle dan istrinya selamat dari serangan tersebut. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh nyata ancaman keamanan yang pernah dihadapi seorang kepala negara.
5. Hugo Chavez, Venezuela
Presiden Venezuela Hugo Chavez pernah mengalami kudeta militer yang membuatnya kehilangan kekuasaan untuk sementara waktu.
Pada April 2002, Venezuela mengalami krisis politik ketika kelompok oposisi dan sejumlah petinggi militer bergerak menentang pemerintahan Chavez.
Situasi memanas setelah demonstrasi besar di Caracas berujung bentrokan yang menewaskan sejumlah orang. Di tengah kekacauan tersebut, sejumlah petinggi militer mengambil alih kekuasaan dan menempatkan pengusaha Pedro Carmona sebagai presiden sementara.
Chavez kemudian ditahan oleh kelompok militer yang terlibat dalam gerakan tersebut. Namun, pemerintahan Carmona hanya bertahan sekitar dua hari.
Pasukan yang masih loyal kepada Chavez berhasil mengambil kembali kendali Istana Kepresidenan Miraflores. Chavez kemudian kembali menjabat sebagai presiden pada 14 April 2002.
Council on Foreign Relations (CFR) mencatat bahwa kudeta tersebut menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan politik Venezuela. Peristiwa itu juga memperlihatkan bagaimana konflik antara kekuatan politik dan militer dapat mengancam keberlangsungan pemerintahan seorang presiden.
6. Salvador Allende, Cile
Presiden Cile Salvador Allende menghadapi operasi rahasia dan kudeta militer yang akhirnya menggulingkan pemerintahannya.
Salvador Allende merupakan presiden Cile yang terpilih secara demokratis pada 1970. Namun, pemerintahannya menghadapi tekanan politik dan ekonomi, termasuk intervensi rahasia Amerika Serikat yang bertujuan menghalangi serta menggulingkan pemerintahannya.
Dokumen yang telah dideklasifikasi dan dipublikasikan National Security Archive di George Washington University memperlihatkan keterlibatan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dalam upaya mendorong perubahan kekuasaan di Cile.
Pada 15 September 1970, Nixon memberikan instruksi kepada CIA untuk mengupayakan kudeta guna mencegah Allende berkuasa atau menggulingkannya jika sudah menjabat.
Tekanan tersebut berlanjut hingga 11 September 1973, ketika militer Cile di bawah pimpinan Jenderal Augusto Pinochet melancarkan kudeta. Istana Kepresidenan La Moneda diserang dan pemerintahan Allende berakhir.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu contoh paling terdokumentasi mengenai operasi rahasia asing yang berkaitan dengan upaya penggulingan seorang presiden.
