Jakarta, Jurnas.com - Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan tanggapan menohok terkait dinamika politik nasional yang diwarnai dugaan kasus sadap terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.
Melalui unggahan di akun media sosial X resminya, SBY mengungkapkan keprihatinannya atas atmosfer perpolitikan tanah air yang dinilai semakin tidak menentu. Pernyataan ini mencuat di tengah langkah Bareskrim Polri yang menahan tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan proses penanganan hukum yang sedang berjalan.
"Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral. Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri," tulis SBY dalam unggahannya.
Oleh karena itu, SBY menyampaikan permohonan khusus kepada Presiden Prabowo agar mengambil langkah tegas dalam memulihkan etika berpolitik. "Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini," tegas SBY.
Penahanan Tersangka dan Penanganan Hukum Kasus Penyadapan
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah resmi menahan tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah menteri di Rutan Mabes Polri.
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menyampaikan bahwa ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH yang ditetapkan berdasarkan scientific crime investigation. Sementara itu, penyidik masih memeriksa satu orang berinisial SU sebagai saksi dalam pengembangan perkara tersebut.
Imbas dari berkembangnya kasus dugaan penyadapan ini, Presiden juga menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kasus penyadapan yang menyasar Presiden dan jajaran menteri tersebut hingga saat ini belum mengarah pada tindakan makar.
Komitmen Transparansi dan Soliditas Institusi Polri
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan komitmen institusinya untuk menangani perkara penyadapan ilegal ini secara profesional, bersih, dan transparan guna menjaga kepercayaan publik.
Johnny mengingatkan pentingnya pelaksanaan program bersih ke dalam agar polisi dapat menjalankan tugas secara amanah di tengah penanganan perkara sensitif ini.
Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyidikan resmi dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Polri memastikan bahwa penanganan kasus ini tidak mengganggu soliditas internal maupun pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat, sementara penyidik masih terus mendalami motif serta pihak penerima informasi hasil penyadapan tersebut secara menyeluruh.
