Jakarta, Jurnas.com - Legislator PKB menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menjadi momentum positif untuk memperkuat hubungan bilateral sekaligus mendorong kemajuan kedua negara.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Oleh Soleh berharap pertemuan itu menghasilkan kesepahaman yang menguntungkan Indonesia dan Singapura, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan perdagangan.
"Kami memandang pertemuan bilateral tersebut cukup positif demi kemajuan kedua belah pihak. DPR berharap pertemuan ini menjadi sebuah hal yang positif ke depan. Kedua negara harus sama-sama menguntungkan, tidak lagi merugikan," kata Oleh kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/10).
Menurutnya, pertemuan itu menjadi kesempatan bagi Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Legislator dari Fraksi PKB ini mengatakan tata kelola ekspor sumber daya alam perlu diperhatikan agar Indonesia memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dari kekayaan alamnya.
Salah satu isu yang disoroti, yaitu soal rencana Indonesia meningkatkan ekspor secara langsung tanpa melalui pihak ketiga. Dia menyinggung perdagangan minyak kelapa sawit yang, menurut dia, diekspor ke Singapura sebelum dipasarkan kembali ke negara lain. Pola tersebut berpotensi membuat Indonesia kehilangan sebagian keuntungan ekonomi dari komoditas yang dihasilkan.
"Oleh sebab itu, mudah-mudahan ke depan ada formulasi yang disepakati. Singapura dapat memahami soal kebijakan Pak Presiden dan Pak Presiden juga terus komitmen untuk kedaulatan energi di Indonesia," ujarnya.
Presiden Prabowo menerima Menlu Singapura di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Rabu, 28 Oktober 2026. Pertemuan tertutup itu dilakukan setelah sebelumnya Vivian tiba di Jakarta dan mengirimkan permohonan untuk bertemu dengan Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Menlu RI Arrmanatha Nasir juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Singapura di Kemlu RI Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.
Dalam kesempatan itu dibahas sejumlah isu, termasuk mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menlu Arrmanatha menegaskan Pemerintah Indonesia tengah memprioritaskan penanganan karhutla yang dampaknya sampai ke negara tetangga.
