Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. (Foto: MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Komitmen bersama semua elemen bangsa harus terus dibangkitkan dalam upaya menjawab sejumlah tantangan bernegara saat ini dan di masa datang.
"Hingga saat ini kita sebagai satu bangsa masih menghadapi tantangan di berbagai bidang dalam menjalankan kehidupan bernegara," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/8), menyambut Kemerdekaan ke-76 tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus 2021.
Menurut Lestari, tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah membangun komitmen yang kuat dari setiap anak bangsa untuk menuntaskan berbagai tantangan yang dihadapi negara.
Karena saat ini, ujarnya, berbagai tantangan harus segera diatasi agar kehidupan bangsa dan negara kita bisa kembali berjalan sesuai rencana untuk menggapai cita-cita yang telah dicanangkan para pendiri bangsa.
Tantangan yang harus segera diatasi antara lain, tegas Lestari, adalah membebaskan bangsa ini dari paparan virus korona di tanah air. Yang hingga kini, ujarnya, secara nasional belum sepenuhnya terkendali.
Selain itu, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, tantangan lainnya adalah kepastian warga negara mendapat perlindungan dari ancaman kekerasan seksual.
Sebuah perlindungan yang mendasar atas nama kemanusiaan, ujar Rerie, yang wajib diberikan negara terhadap warganya, tetapi hingga 76 tahun Indonesia merdeka, belum ada undang-undang yang memastikan hak dasar itu bisa diperoleh setiap warga negara.
Demikian juga dengan tantangan di sektor ekonomi, politik, sosial dan budaya, tegasnya, yang hingga kini terus hadir dengan berbagai bentuk baik dari dalam dan luar negeri.
Sejumlah upaya dalam menghadapi berbagai tantangan itu, tegas Rerie, sedang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dengan berbagai strategi.
Mulai dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Darurat hingga PPKM level 1-4, ungkap Rerie, coba dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di tanah air.
Demikian juga dengan perlindungan warga negara dari ancaman kekerasan seksual, tambah Rerie, yang sudah bertahun-tahun diupayakan para pemangku kepentingan lewat pengajuan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). Namun hingga kini RUU tersebut masih terus dikaji di parlemen.
Upaya pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi lewat akselerasi di sektor pertanian, perdagangan, UMKM, serta ekonomi kreatif, ujarnya, membutuhkan dukungan yang masif dari semua pihak agar mencapai hasil sesuai target.
Tantangan di bidang politik, terkait momentum suksesi kepemimpinan 2024 dan rencana amandemen terbatas UUD 1945, jelas Rerie, harus dijawab dengan sikap kenegarawanan para wakil rakyat di DPD, DPR dan MPR, saat membahas sejumlah rancangan undang-undang di sektor politik dengan selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, tegas Rerie yang juga anggota DPR RI Dapil II Jawa Tengah itu, sangat dibutuhkan komitmen bersama yang kuat dari para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendukung berbagai upaya yang dilakukan negara, demi mewujudkan bangsa yang tangguh, serta negara yang adil dan makmur.
Demikian juga, tambahnya, dengan berbagai upaya penguatan ideologi kebangsaan bagi setiap warga negara, sehingga tidak ada lagi pandangan yang membentur-benturkan nilai-nilai agama dan nasionalisme.
Rerie percaya, bangsa Indonesia mampu membangun komitmen bersama demi kejayaan Ibu Pertiwi.
"Bukankah negeri ini dilahirkan berdasarkan komitmen yang kuat dari para pendiri bangsa dalam menghimpun berbagai perbedaan menjadi satu kekuatan demi berdirinya Republik Indonesia? Kalau mereka bisa, kita pasti bisa," pungkas Rerie.
