Wakil Ketua MPR Dorong Pemerintah Buat Grand Design Penyelamatan Ekonomi

Aliyudin Sofyan | Jum'at, 28/05/2021 07:11 WIB

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan. (Foto: MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mendorong Pemerintah untuk membuat roadmap perekonomian Indonesia pasca Pandemi Covid-19.

Pasalnya, Pemerintah menyampaikan target pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi mencapai 7% pada kuartal II-2021 dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah pada Kamis, (27/5/2021).

Syarief Hasan menegaskan, Pemerintah harus melakukan kajian yang matang dalam merancang target pertumbuhan ekonomi.

“Dari hasil kajian tersebut, Pemerintah harus menghadirkan roadmap perekonomian Indonesia pasca hantaman Covid-19, bukan hanya membuat target tinggi yang sangat ambisius”, ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan mempertanyakan perbaikan ekonomi yang dimaksud tersebut sesuai Rakornas tersebut. “Hingga hari ini, pertumbuhan ekonomi masih minus dan resesi, penggangguran masih terus bertambah, serta daya beli masyarakat juga masih rendah. Kenyataan tersebut harus diakui oleh Pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pemulihan.”, ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan pun mendorong Pemerintah untuk membuat grand desain penyelamatan ekonomi Indonesia. “Pemerintah jangan hanya sekedar membuat target tinggi hingga 7%, lalu melakukan revisi target di tengah jalan seperti yang terjadi dalam kurun tahun 2020. Sebab, ini menunjukkan kurang realistis dalam pengelolaan negara”, tegas Syarief Hasan.

Apalagi, potensi pengangguran akan semakin bertambah dengan kebijakan PHK dari beberapa perusahaan dan industri besar di Indonesia. “Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air membuat kebijakan pensiun dini dan pemotongan gaji agar dapat bertahan. Bahkan, supermarket Giant menutup seluruh gerainya karena hantaman Pandemi yang berakibat pertambahan jumlah angka pengangguran.”, ungkap Syarief.

Angka itupun menambah data dari Kemenaker RI yang menyebutkan jumlah pengangguran selama Pandemi Covid-19 bertambah sebesar 3,05 juta. Bahkan, KADIN menyebutkan lebih dari 6,4 juta pekerja yang diPHK hingga akhir 2020. Banyaknya PHK ini meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Ia pun mengingatkan Pemerintah mengenai kurva pertumbuhan ekonomi di Indonesia. “Selama hampir dua periode, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai 5.2 %, bahkan sebelum Pandemi Covid-19. Sehingga, rencana pertumbuhan ekonomi di atas 7% tidak realistis dan ambisius apalagi tantangan Pandemi Covid-19 yang sangat luar biasa ”ungkapnya

Politisi senior ini juga mendorong Pemerintah tidak hanya membuat kebijakan jangka pendek, tetapi juga kebijakan jangka panjang.

“Selama ini Pemerintah lebih banyak membuat kebijakan jangka pendek, seperti gelontoran dana untuk instansi dan bantuan langsung. Pemerintah juga harus membuat kebijakan jangka panjang untuk penguatan ekonomi Indonesia, seperti penguatan UMKM hingga punguatan-penguatan yang menghambat ekspor dievaluasi agar ekspor semakin meningkat.”, tutup Syarief.