Sikap Toleransi Wali Songo Teladan Pengamalan Nilai Kebangsaan

Aliyudin Sofyan | Jum'at, 27/11/2020 19:20 WIB

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. (Foto: MPR)

Demak, Jurnas.com - Sikap toleransi yang diajarkan Wali Songo harus menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai kebangsaan di masa kini dan akan datang.

"Nilai-nilai toleransi yang diterapkan oleh Wali Songo menghadirkan proses penyebaran Islam di Jawa berlangsung damai dan terjadi akulturasi," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat melakukan sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan bertema Posisi Pesantren dalam Menjaga Ideologi Kebangsaan dan Ekonomi Umat di Masa Pandemi di Pondok Pesantren Fathul Huda Demak, Jawa Tengah, Jumat (27/11).

Sosialisasi yang dilaksanakan secara luring dan daring itu menghadirkan Pengasuh Pondok Pesantren Fathul Huda, Sayung, Kabupaten Demak, KH. Zainal Arifin Ma`shum, KH. Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum (Ketua Umum PP Ikatan Sarjana NU) dan Ulil Abshar Abdalla (Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia) sebagai narasumber.

Menurut Lestari, salah satu upaya untuk mempertahankan negara ini adalah dengan memperkuat nilai-nilai kebangsaan, salah satunya toleransi, yang dicontohkan para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Air.

Nilai-nilai toleransi dijunjung tinggi dan dijaga oleh para wali, tambah Rerie, sehingga Islam dapat diterima oleh semua orang.

Saat ini nilai-nilai kebangsaan itu, ungkap Legislator Partai NasDem, juga terkandung dalam empat konsensus kebangsaan seperti Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945.

Pengasuh Pondok Pesantren Fathul Huda, Sayung, Kabupaten Demak, KH. Zainal Arifin Ma`shum mengajak masyarakat mengikuti jejak para ulama dan aulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi di Tanah Air.

"Tanah Air kita ini karunia yang sangat besar. Karena itu kita harus pertahankan negara ini dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan para pendahulu kita," pungkasnya.

Ketua Umum PP Ikatan Sarjana NU, KH. Ali Masykur Musa menegaskan bahwa para santri harus memiliki pandangan bernegara yang sejalan dengan sikapnya dalam beragama.

Kemandirian ekonomi di kalangan pesantren, menurut Ali Masykur, harus diwujudkan agar para santri bisa mandiri secara ekonomi dan mengambil peran dalam bernegara.

Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Ulil Abshar Abdalla mengungkapkan bahwa, pembentukan negara Indonesia dipengaruhi oleh dua sejarah yaitu sejarah sejumlah agama dan sejarah Nusantara.

Menurut Ulil, sejak masa lalu Indonesia sudah dipengaruhi peradaban multikultural. Kerajaan Sriwijaya di masa jayanya, ungkap Ulil, sempat menjadi pusat pengembangan agama Budha. Demikian juga dengan Kerajaan  Majapahit (Hindu-Budha), Kerajaan Islam Samudra Pasai dan sejumlah kerajaan di Nusantara lainnya.

Sehingga, Ulil berpendapat, sejarah bangsa kita jangan hanya dilihat dari tahun 1945 saja. Namun, ujarnya, kita harus melihat sejarah  bangsa Indonesia sejak abad ke-7 saat Kerajaan Sriwijaya menguasai Asia Tenggara.