Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan menghadiri FGD dengan tema Wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Khususnya Terkait Dihidupkannya Kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di Kantor Pusat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (26/10). (Foto: MPR)
Yogyakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan saat Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih dikenal dengan Empat Pilar MPR di Kampus UGM, Bulaksumur, Kota Yogyakarta, 26 Oktober 2020, mengatakan dirinya mengucapkan terima kasih kepada para guru besar yang hadir dalam acara itu.
Semua masukan terkait tentang permasalahan bangsa dicatat. “Banyak pendapat yang kami terima”, tuturnya. Dirinya terkesan kepada masukan para guru besar bahwa dalam setiap proses mengambil kebijakan, perlunya kita melandasi diri dengan rasa kejujuran.
Kejujuran dalam berkomunikasi menurutnya penting sebab bila hal demikian tak dijadikan acuan maka membuat orang tak amanah. “Kita harus jujur, bila tak jujur dalam membuat aturan, hal yang demikian mengakibatkan kesalahan yang fatal”, tegasnya.
Dalam kesempatan itu Syarief Hasan menegaskan pentingnya kita untuk mengisi pembangunan. Ia menyoroti soal massif datangnya tenaga kerja asing (TKA). Dalam masalah tenaga kerja, pria asal Sulawesi itu menekankan pentingnya untuk lebih memprioritaskan tenaga kerja dalam negeri sendiri.
Ia selalu mengatakan sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia bisa melakukan kerja di bidang apapun. “Karena orang Indonesia cepat bisa belajar dan berani mengambil resiko”, tegasnya.
Semua pekerjaan yang ada menurutnya bisa dilakukan oleh bangsa sendiri. Untuk itu dikatakan tak ada urgensinya memberi banyak kemudahan bagi TKA masuk ke Indonesia dengan alasan tenaga kerja di dalam negeri tak ada yang mampu.
Ia prihatin ketika pandemic Covid-19 banyak tenaga kerja asing masuk ke Indonesia padahal pekerjaan yang ada bisa dilakukan oleh orang Indonesia sendiri. “Perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada harus bisa mengisi pembangunan”, tegasnya.
