KH Abdussalam Shohib, Calon Ketua Umum PBNU 2026-2031, Pengasuh Ponpes Mamba`ul Ma`arif Denanyar Jombang, Jawa Timur (Foto: Ist/Jurnas.com)
Oleh: KH Abdussalam Shohib (Gus Salam)*
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang hingga 11 Juli 2026 telah memberi kelancaran kepada saya untuk silaturrohim dan bertemu langsung dengan Pengurus PWNU-PCNU se-Indonesia di 22 Provinsi, dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga Nusa Tenggara Timur. Target akhir Juli, NU di 35 Provinsi (90%) bisa saya kunjungi dari dekat agar bersemangat mengikuti muktamar ke-35.
Suatu kehormatan bagi saya sekaligus kebanggaan bisa berdialog langsung dengan santri-santri Hadratussyeikh KH M. Hasyim Asy’ari yang penuh semangat dan dedikasi dalam berjam’iyyah. Khidmah mereka tidak sekedar menjadi pengurus NU, tapi menjaga agama, membangun kemashlahatan umat dan melindungi ideologi Pancasila serta NKRI.
Apa yang saya lakukan adalah permintaan dan perintah dari masyayikh NU-Pesantren agar bersilaturrohim kepada sesepuh dan pengurus NU di seluruh daerah. Dan, oleh para guru-kyai, saya diminta, sekaligus diperintah berikhtiar mendapatkan kepercayaan dari PWNU, PCNU dan PCI NU dengan berdialog; mendengar masalah dan harapan mereka untuk menjadi Ketua Umum PBNU melalui muktamar ke-35 NU, 27-31 Agustus 2026, nanti.
Perjalanan panjang silaturrohim telah saya lalui, dan sepanjang itu pula kehebatan NU terlihat dari performa dan karakteristiknya di tiap daerah. Ditopang oleh potensi lokal dan ditegakkan dengan kebijaksanaanya. Namun, semuanya tetap terikat pada kesatuhan paham keagamaan, ragam tradisi dan adab kejam’iyyahan ala Ahlussunnah wal Jama’ah an-Nahdliyyah.
Reset Kepemimpinan dan Rekonsiliasi
NU merupakan kesatuan organik jam’iyyah dimana unsur-unsur didalamnya berfungsi sebagai satu kesatuan sistem hidup yang saling merasakan, bergerak bersama dan saling bergantung mencapai tujuan. Dan, dinamika PBNU masa khidmat 2021-2026 sangat berpengaruh pada kehidupan jam’iyyah dan jamaah NU di berbagai daerah.
Menyerap masalah dan harapan dari struktural NU di 22 provinsi; mereka cenderung berkehendak untuk melakukan evaluasi total dan penyegaran arah manajemen PBNU ke depan. Merombak kepemimpinan, orientasi dan pola pikir para pemimpin yang tidak lagi relevan. Sekaligus membangun efektivitas baru yang lebih adaptif, etis, dan tanggap-bijak terhadap dinamika NU di daerah-daerah.
Saya merasakan, semangat perubahan total di tubuh PBNU semakin menguat dan merata. Dari Aceh hingga NTT dan Maluku, PWNU dan PCNU dalam satu kesadaran, satu nalar dan satu frekuensi: mengakhiri konflik internal secara komprehensif. Bukan sekadar pergantian Rais Aam dan Ketua Umum yang lama menjadi baru, juga reset arah, adab, dan tata kelola jam’iyyah.
Argumentasinya jelas, struktur dan kader NU di daerah menilai, selama dua nahkoda tidak satu haluan dan diterpa konflik berkepanjangan, kapal besar NU akan terus oleng. Konflik PBNU sudah terlalu lama menguras energi yang seharusnya untuk umat, habis untuk urusan internal. Karenanya, harus kembali pada khittah NU dengan saling menguatkan dan menyatukan, bukan saling menjatuhkan, apalagi menceraikan.
Pada konteks ini, saya telah menyampaikan dan mengajak dalam silaturrohim PWNU-PCNU sekaligus komitmen saya ketika menjadi Ketua Umum PBNU 2026-2031 untuk melakukan rekonsiliasi menyeluruh. Mengakhiri polarisasi yang memperluas segregasi, merangkul semua elemen, dan mengembalikan marwah ulama sebagai pemersatu jam’iyyah dan jama’ah NU.
Bagi saya jelas, di pundak PBNU ada amanah besar; menegakkan keluhuran posisi jam’iyyah NU untuk mengawal jama’ah dan umat, merawat NKRI, dan menjaga Islam Aswaja di tengah tantangan zaman. NU tidak boleh dihadirkan dan diwariskan dalam keadaan retak. Sebaliknya, harus berdiri kokoh dan diserahkan secara estafet dalam keadaan utuh dan kuat.
Perubahan Sistemik Yang Adaptif
Dalam dialog silaturrohim PWNU-PCNU tersampaikan jelas; tuntutan bagaimana muktamar ke-35 NU nanti, menjadi titik balik untuk menghadirkan PBNU 2026-2031 yang mengurus jam’iyyah dengan humanis, persuasif, ngemong (membimbing dan melayani) dan bijak. Mereka merindukan NU yang sejuk dengan kinerja sistematis dan konkrit.
Sebuah harapan sederhana; mereka dapat berkhidmah didalam NU dengan ayem (damai), tentrem (tenang) dan marem (menyenangkan). Yakni, berorganisasi dengan pelayanan berbasis tata kelola yang bersih; efektif, efisien, jauh dari kesan persekongkolan dan perkoncoan demi keuntungan, serta sistem keuangan dari sumber halal dan tidak manipulatif.
Dari aspek administratif, mereka ingin surat keputusan diproses secara lancar dan tidak diselewengkan. Kebijakan lebih terbuka dan akuntabel serta berorientasi secara adaptif untuk keberdayaan NU di arus bawah. Semua itu ditujukan agar implementasi program tidak terhambat, konsolidasi berjalan lancar, dan kepercayaan jama’ah dan umat kembali meningkat.
Ke depan, sistem kerja PBNU harus peka terhadap keluhan dari bawah, kelompok kultural-sektoral, pesantren hingga ranting. Sistem yang tuli tidak hanya mengakibatkan perekaman masalah yang tidak tepat, tapi juga keputusan yang salah. Sehingga NU kehilangan sentuhan hangat untuk bisa melindungi jam’iyyah dan jama’ah.
Banyak aturan dalam sistem memang berfungsi penting menjaga tertib dan disiplin berorganisasi, tapi jangan menjadi rantai pengikat yang kehilangan ruh dan prinsip beradaptasi terhadap perubahan. Dan, terpenting dari semuanya adalah niat bersih demi menyelamatkan umat serta memberi manfaat langsung yang bisa dirasakan jam’iyyah dan jama’ah NU.
AHWA, Kompas Penegak Jam’iyyah
Hadratussyeikh KH M. Hasyim Asy’ari, pendiri NU tegas dalam fatwanya: “Beruntunglah para pemimpin jam’iyyah Nahdlatul Ulama yang memperjuangkan kejayaan jam’iyyah-nya dan celakalah pemimpin yang memperkuda (menunggangi) jam’iyyah Nahdlatul Ulama untuk mengejar kepentingan pribadi”.
Bagi saya, fatwa ini menjadi kompas moral dan anggota AHWA (Ahlul Halli Wal Aqdi) dalam sistem jam’iyyah NU adalah penegaknya. Karena, berkaitan dengan hal transendental; keyakinan suci-bersih, paham utama dan keberkahan dalam kesadaran berjam’iyyah. Keluhuran dan kegagahan NU akan tetap tegak berdiri melalui ‘mujalasati al-akabir’ dengan komposisi, fungsi dan sifat AHWA yang tidak dikerdilkan sebagai sistem.
AHWA tetap pada posisinya, sebagai mujalasati akabiri al-ulama an-nahdliyyah. Forum ulama sepuh pesantren dan NU atas dasar kedalaman ilmu, keteladanan akhlak, keluasan pengabdian, dan pengakuan aspek kasepuhan ulama di lingkungan NU. Penjaga jam’iyyah sebagai rumah besar bagi semua warga dan penjaga arah kapal besar disaat badai menerjang.
Aspirasi yang berkembang saat konbes dan munas NU, 20-23 Juni 2026, terutama saat pertemuan masyayikh NU di Ploso, dan silaturrohim PWNU-PCNU se-Indonesia hingga 12 Juli 2026, ada sembilan nama masyayikh NU yang disebut dan direkomendasi menjadi anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), antara lain:
1. KH Nurul Huda Djazuli, PP Al-Falah Ploso, Mustasyar PBNU, dan AHWA Muktamar ke34 NU di Lampung, 2021.
2. KH Abdullah Kafabihi Mahrus, PP Lirboyo Kediri dan Rais PBNU.
3. KH Mustofa Bishri; PP Roudlotut Tholibin Rembang, Mustasyar PBNU, dan AHWA Muktamar ke34 NU di Lampung, 2021.
4. KH Makruf Amin, PP An-Nawawi Serang Banten, Mustasyar PBNU, serta AHWA Muktamar ke-33 di Jombang (2015) dan ke-34 di Lampung (2021)
5. KH Said Aqil Siroj, PP Luhur Al-Tsaqofah Jakarta Selatan, Mustasyar PBNU, dan Ketua Umum PBNU 2010-2020.
6. TGK H. Nuruzzahri Yahya, PP-Dayah Ummul Ayman Bieruen Aceh, dan Rais Syuriah PWNU Aceh.
7. KH Ali Kholil, PP Syaichona Cholil Balikpapan Kalimantan Timur, Rais Syuriah PWNU Kalimantan Timur dan Cicit Syaichona M. Cholil al-Bangkalani.
8. KHR Muhammad Kholil As’ad, PP Wali Songo Situbondo, Rais PBNU 2015-2020, putra KHR As’ad Syamsul Arifin, Situbondo.
9. TGH Ma’arif Makmun, PP Manhalul Ma’arif, Lombok Tengah, dan Mustasyar PWNU Nusa Tenggara Barat (NTB)
Kesembilan masyayikh NU ini diharapkan sebagai mujalasati al-akabir an-nahdliyyah dengan tugas memilih nahkhoda-pemimpin jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Menjalankan mekanisme tertinggi jam’iyyah agar terhindar dari persaingan atau polarisasi tidak sehat, penegak arah jam’iyyah dan penjaga marwah-martabat ulama. Mereka, simbol kedaulatan dan independensi jam’iyyah dari tarikan kekuatan atau kekuasaan manapun.
Muktamar Ke-35 NU Di Tempat Bertuah
Pada penutupan silaturrohim dengan PWNU-PCNU se-Sulawesi Tenggara di Kendari (pukul 22:30 WITA, 7/7/2026), saya didaulat untuk memimpin do’a bersama dengan permohonan agar segera ada keputusan tempat muktamar, bertepatan menit-menit terakhir keputusan Rapat PBNU tentang tempat pelaksanaan Muktamar ke-35.
Alhamdulillah, akhirnya rapat gabungan PBNU menetapkan PP Bahrul Ulum (PPBU) Tambakberas, Jombang Jawa Timur sebagai tempat pelaksanaan muktamar ke-35 NU, 27-31 Agustus 2026. PPBU lebih dikenal karena KH Abdul Wahab Chasbullah, sang pelopor dan pendiri Nahdlatul Ulama.
PP Bahrul Ulum berdekatan, bahkan terikat kekerabatan dengan PP Tebuireng (PPTB), Hadratussyeikh KH. M Hasyim Asy’ari, PP Mamba’ul Ma’arif (PPMAM) Denanyar, KH Bishri Syansuri, dan PP Darul Ulum (PPDU) Peterongan, KH M. Romli Tamim, penyusun wirid istighotsah an-nahdliyyah.
Berbeda dengan muktamar ke-33 NU, 2015 berpusat di Alun-Alun kota Jombang dengan kegiatan tersebar di PPBU, PPTB, PPMAM dan PPDU, kegiatan muktamar ke-35 NU, 2026 sepenuhnya bertempat di PP Bahrul Ulum. Mbah KH A. Wahab Chasbullah bertindak sebagai tuan rumah, sedangkan muassis NU dan masyayikh pesantren lain di Jombang, turut menjadi shohibul wilayah.
Pada saat muktamar ke-33 di Jombang (2015) dan ke-34 di Lampung (2021), ketua panitia adalah (alm) KH Imam Aziz. Sedangkan ketua panitia muktamar daerah Jawa Timur (2015) adalah H Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Kembali ke Jombang, sepenuhnya bertempat di PPBU, dengan ketua panitia muktamar adalah H Saifullah Yusuf, Gus Ipul.
Terhadap keputusan tempat muktamar ke-35, seluruh PWNU-PCNU se-Indonesia menyambut baik dengan harapan muktamar tepat di satu abad NU (1926-2026) menjadi muktamar yang teduh, aman, nyaman dan bermartabat. Sebuah perhelatan NU tingkat nasional yang independen, berdaulat, profesional dan transparan.
Sepanjang dinamika NU, terutama kepemimpinan PBNU 2021-2026, semua (dari dan) akan kembali ke pangkuan ‘tuah’ muassis NU di Jombang. Amanah besar muktamar ke-35 NU; titik balik NU satu Abad, berada di pundak dzurriyah muassis di Jombang. Sebuah harapan besar, jam’iyyah Nahdlatul Ulama kembali dipimpin oleh Dzurriyah Muassis NU dari Muassis NU dari Jombang. Semoga.
*Calon Ketua Umum PBNU 2026-2031, Pengasuh Ponpes Mamba`ul Ma`arif Denanyar Jombang, Jawa Timur.
Senin, 13/07/2026 10:44 WIB
Senin, 13/07/2026 10:40 WIB
