Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari
Jakarta, Jurnas.com - Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VI, Komisi VII, Komisi IX Bersama Kemenristek BRIN, Kementrian BUMN, Kementrian Perindustrian, Kementrian Kesehatan, BPPT, LIPI, LAPAN, LBM Eijkman terkait percepatan penanggulangan Covid - 19 secara lintas sektoral.
Rapat gabungan tersebut merupakan inisiatif dari Komisi VII sebagai tindaklanjut atas Raker Komisi VII bersama Kemenristek BRIN dan LPNK (LIPI, LAPAN, BPPT, LBM Eijkman) pada 14 April 2020 lalu.
Hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan terkait telah ditemukannya alat -alat medis yang sangat dibutuhkan untuk penanganan Covid - 19, oleh Konsorsium Riset dan Inovasi dibawah naungan Kemenristek/ BRIN.
“Tentu ini sangat membanggakan, karena ilmuwan dan peneliti kita, anak bangsa kita sendiri, ternyata mampu menghasilkan test-kit untuk rapid-test yang berbasis PCR dan Non-PCR. Mengingat saat ini rasio pengguna Rapid Test di Indonesia masih sangat kecil, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maupun penggunaan rapid test di Negara lain," kata Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari, Selasa (05/05/2020).
"Mereka juga berhasil memproduksi ventilator baik common maupun portable, alat2 medis lainnya, serta sedang berproses melakukan pengembangan vaksin Covid-19," imbuh Ratna Juwita.
Namun, ternyata temuan itu belum bisa diproduksi secara massal karena problem perijinan yang terlalu prosedural dari Kementerian Kesehatan.
Hambatan lain, lanjut Ratna adalah belum adanya kepastian konsumen apabila nantinya produk ini berhasil diproduksi dalam jumlah besar.
“Saya mendesak kepada pimpinan Rapat Gabungan, agar proses hilirisasi produk tersebut merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab Kemenristek/BRIN semata.
Harus ada keberpihakan pada produk lokal, sebagai titik tolak menuju kemandirian Nasional di bidang kesehatan maupun bidang lainnya," kata Ratna.
Anak buah Cak Imin ini menilai bahwa saat ini merupakan momentum yang baik untuk memberikan privilege atau pengutamaan terhadap temuan produk dan hasil riset ilmuwan bangsa Indonesia sendiri.
“Saya menganggap hal ini sangat logis untuk mendorong percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia, sekaligus memutus ketergantugan bangsa ini terhadap produk impor dalam bidang Kesehatan," katanya.
