Bamsoet dalam Musyawarah Besar Pemuda Pancasila ke-10 (Mubes PP X), sekaligus perayaan HUT Pemuda Pancasila ke-60, yang dibuka Presiden Joko Widodo di Jakarta, Sabtu (26/10/19).
Jakarta, Jurnas.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen bangsa menjaga rumah besar Indonesia sebagai rumah Pancasila. Rumah yang hangat dan nyaman bagi seluruh anak bangsa, rumah untuk mewujudkan cita-cita bersama menuju Indonesia yang gemilang.
"Membangun rumah besar Pancasila merupakan kewajiban kita semua. Mari kita bersama merapatkan barisan untuk bergotong royong memikul berbagai tantangan yang berat dalam menjaga rumah besar Pancasila," ujar Bamsoet dalam Musyawarah Besar Pemuda Pancasila ke-10 (Mubes PP X), sekaligus perayaan HUT Pemuda Pancasila ke-60, yang dibuka Presiden Joko Widodo di Jakarta, Sabtu (26/10/19).
Selain Presiden Jokowi, turut hadir antara lain Ketua DPD RI La Nyalla, Menpora Zainudin Amali, Menteri Koperasi Teten Masduki, Ketum Nasdem Surya Paloh, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto serta mantan Menhan Ryamizard Ryacudu.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menegaskan, Indonesia membutuhkan generasi muda yang penuh inovasi, mampu membalik ketidakmungkinan menjadi peluang, serta mampu membuat kelemahan menjadi kekuatan. Selain, mampu membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan dan mampu mengubah tidak berharga menjadi bernilai.
"Pemuda Pancasila harus mampu berada pada kelompok pemuda itu. Sehingga, bisa berkontribusi dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dalam periode kedua ini menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia," kata Bamsoet.
Bamsoet yang juga Ketua Pelaksana Mubes PP X, memaparkan Pemuda Pancasila memiliki pokok-pokok perjuangan yang merupakan misi perjuangan organisasi di berbagai bidang. Diantaranya Bidang Ideologi dan Politik, Ekonomi, Pertahanan dan Keamanan, Alam dan Lingkungan Hidup, Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Hubungan Luar Negeri.
"Khusus di Bidang Ideologi dan Politik, kami mendorong terwujudnya keteladanan dari para penyelenggara negara dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila, serta perlunya keteladanan nasional dalam merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden atas sejuknya ruang-ruang persatuan bangsa pasca Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden," urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menuturkan, dalam rangkaian Musyawarah Besar ke-10 Pemuda Pancasila ini, telah dihasilkan dua nota kesepahaman antara Pemuda Pancasila dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kesepakatan tersebut terkait dengan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta kesiapsiagaan Pemuda Pancasila Tanggap Bencana.
"Semangat sumpah pemuda menjiwai penyelenggaraan Musyawarah Besar ke-10 Pemuda Pancasila ini, dan menjadi dorongan semangat bagi Pemuda Pancasila untuk membangun masa depan bangsa yang semakin baik. Selaras dengan ikrar Pemuda Pancasila yang berbunyi: Bertanah Air Satu, Tanah Air Indonesia; Berbangsa Satu, Bangsa Indonesia; Berbahasa Satu, Bahasa Indonesia; dan Berideologi Satu, Ideologi Pancasila," jelas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan bahwa Keluarga Besar Pemuda Pancasila merupakan organisasi yang mendedikasikan gerakannya untuk membangun pemuda-pemudi Indonesia yang tangguh dalam mengawal ideologi Pancasila. Bukan organisasi preman yang menggunakan otot, golok, atau tatoo. Pemuda Pancasila lebih mengedepankan otak, pikiran, pengetahuan dan kecerdikan. Buktinya, anggota Pemuda Pancasila tersebar di semua partai politik. Pemuda Pancasila tidak kemana-mana, tapi ada dimana-mana.
"Kekuatan otot tidak lagi relevan di jaman modern saat ini. Namun, menjaga bangsa dan negara tidak cukup dengan hanya mengandalkan ilmu pengetahuan, tapi juga diperlukan ilmu pengertian. Karenanya, Pemuda Pancasila akan menjelma menjadi `preman` dan menjadi `buas` tanpa pandang bulu sampai titik darah penghabisan, manakala ada yang mengganggu kedaulatan bangsa, NKRI, Pancasila, dan Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan," pungkas Bamsoet. (*)
