Kejahatan Perang Tentara Myanmar Meningkat

Sundari | Rabu, 29/05/2019 19:39 WIB

Keluarga muslim Rohingya mencoba kabur ke Bangladesh (Foto: Investing)

Myanmar, Jurnas.com  – Laporan terbar Amnesty International menyebutkan, menyusul kampanye pembersihan etnis terhadap minoritas Muslim Rohingya, militer Myanmar melakukan lebih banyak kejahatan perang dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dan kali ini dalam upaya melawan kelompok pemberontak beragama Buddha.

"Kurang dari dua tahun sejak dunia marah atas kekejaman massal yang dilakukan terhadap penduduk Rohingya, militer Myanmar kembali melakukan pelanggaran mengerikan terhadap kelompok etnis di Negara Bagian Rakhine," kata Nicholas Bequelin, direktur kelompok Asia Timur dan Tenggara, Rabu.

Dilansir Anadolu, Pertempuran antara militer dan Tentara Arakan meningkat sejak kelompok itu melancarkan serangan di kantor polisi pada awal Januari, yang menewaskan 13 petugas.

"Operasi baru di Negara Bagian Rakhine menunjukkan militer tidak menyesal, tidak direformasi dan tidak bertanggung jawab, tetap meneror warga sipil dan melakukan pelanggaran luas sebagai taktik yang disengaja," kata Bequelin, dalam sebuah pernyataan.

Amnesty mengatakan kejahatan perang dan kekejaman lainnya dilakukan oleh tentara dari Komando Militer Barat yang berpusat di negara bagian Rakhine, unit militer yang sama yang terlibat dalam operasi 2017, yang memaksa sekitar 750.000 Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Amnesty menuduh militer melakukan eksekusi di luar pengadilan, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa dan perlakuan buruk lainnya.

Laporan tersebut mengatakan komunitas lain, termasuk Rohingya, juga menderita dalam operasi ini.

"Sebuah helikopter militer menembaki para pekerja Rohingya yang sedang memotong bambu, menewaskan sedikitnya enam pria dan seorang anak lelaki serta melukai setidaknya 13 lainnya pada 3 April," tambah laporan itu.

Amnesty International juga mengatakan Angkatan Darat Arakan telah melakukan pelanggaran hak terhadap warga sipil, meskipun dalam skala yang lebih rendah.

Laporan tersebut didasarkan pada wawancara dengan kelompok-kelompok etnis termasuk Rakhine Buddha dan Muslim Rohingya, yang tinggal di daerah terkena dampak konflik pada akhir Maret.