Percepat Pemulihan Bencana, BIG Serahkan Data Hasil Akuisisi

Redaksi | Senin, 28/01/2019 22:15 WIB

Kepala Badan Informasi Geospasial, Hasanudin Zainal Abiddin

Jakarta - Demi mempercepat pemulihan pasca terjadi bencana di wilayah Sulawesi Tengah, Badan Informasi Geospasial (BIG) menyerahkan data akuisisi pemetaan dasar skala besar Sulteng, kepada beberapa kementerian dan lembaga terkait di kantor BIG, Bogor pada Senin (28/1).

Hasanudin Zainal Abiddin selaku kepala BIG menilai data tersebut akan dipakai untuk proses pemulihan dan pembangunan kembali daerah terdampak bencana. Menurutnya, area akuisisi mempunyai luasan sebesar 2.003.266 km yang mencakup daerah yang terdampak bencana di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigimoutong.

"Meski ini belum berbentuk peta utuh melainkan baru hanya berupa foto, namun data ini sudah bisa digunakan sebagai dasar untuk perencanan pemulihan bencan di Palu," kata Hasanuddin kepada awak media.

“Untuk itu, hasil kita serahkan secepat mungkin agar semua stockholder kementrian, lembaga daerah bisa bergerak secepatnya,” tambahnya.

Hasanudin menjelaskan bahwa selama proses persiapan, pelaksanaan dan finalisasi akuisisi secara simultan dilakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan akademisi yang dilakukan sekitar tiga bulan.

"Ini memang seperti misi yang mustahil, pasalnya kita disuruh menyelesaikan dalam waktu tiga bulan. Padahal biasanya kita melakukan pemetaan hingga menjadi peta membutuhkan waktu dua tahun," katanya.

"Tapi alhamdulillah berkat kerjasama yang solid, kita mampu menyelesaikannya," lanjutnya.

Menurut Hasanudin, data hasil akunsisi ini merupakan representasi geometris terkini pasca bencana di daerah terdampak dan area relokasi, sehingga dapat menjadi rujukan yang andal untuk proses pemulihan. Rencananya, peta selengkapnya akan rampung pada 20 Februari mendatang.

“Peta itu mudah-mudahan menjadi dasar mereka bekerja. Bisa dimanfaatkan, menambah data informasi. Jalan, saluran irigasi, geser berapa meter bisa kelihatan,” tuturnya.

"Peta dasar itu akan menjadi rujukan untuk menentukan wilayah relokasi hunian masyarakat, perbaikan sistem drainase, dan penataan ruang lainnya."