Reformasi Birokrasi, Kemendes PDTT Bersama BNI Terapkan Smart Office

Rizki Ramadhan | Rabu, 01/08/2018 17:05 WIB

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo saat Peluncuran Smart Office Kemendes PDTT di Jakarta, Rabu (01/08).

JAKARTA – Kendati Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) adalah kementerian yang mengurusi daerah tertinggal, akan tetapi kementerian ini menjadi yang terdepan dalam pemanfaatan teknologi. Begitu dikatakan salah satu pelawak ternama Indonesia, Lies Hartono atau akrab disapa Cak Lontong saat menjadi pembawa acara Peluncuran Smart Office Kemendes PDTT di Jakarta, Rabu (01/08).

“Jadi meskipun ngurusin desa, tapi tidak ndeso,” ujarnya.

Peluncuran Smart Office Kemendes PDTT dilakukan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi (RB) untuk memperbaiki kinerja di lingkungan kementerian. Mengenai hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, penerapan smart office dilakukan agar data yang dibutuhkan oleh kementerian dapat diakses lebih cepat dan akurat. Dengan begitu, kebijakan dan pelayanan terhadap masyarakat desa dan daerah tertinggal akan menjadi lebih cepat.

“Kita memang telah berhasil melaksanakan amanah presiden dengan menyalurkan dana desa. Kita lihat penyerapan dana desa terus naik dari 82 persen (2015) sampai naik ke 99 persen (2017). Meski begitu PR kementerian ini masih banyak,” ungkapnya.

Ia mengatakan, peningkatan kinerja kementerian menjadi sangat penting mengingat Kemendes PDTT adalah bagian strategis dari pemerintahan yang menentukan maju atau tidaknya negara Indonesia. Menjawab tantangan tersebut Kemendes PDTT menjadi yang pertama dalam kabinet yang memunculkan smart office.

“Dalam smart office ini semua data langsung terintegerasi dalam database kepegawaian kita. Sehingga absen, file karyawan, semuanya langsung terintegerasi,” terangnya.

Menteri Eko mengatakan, Indonesia berawal dari negara miskin tanpa disadari telah tumbuh menjadi negara besar yang pada tahun 2050 diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 dunia. Namun ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut harus dibarengi dengan pengurangan angka kemiskinan.
“Indonesia walaupun saat ini kita sudah menjadi negara dengan ekonomi nomor 16 dunia, tapi kita punya banyak PR. Masih banyak masyarakat hidup miskin dan sebagian besara da di desa,” katanya.

Terkait hal tersebut menurutnya, untuk mengangkat desa tertinggal menjadi desa mandiri dan mengangkat derajat masyarakat miskin tak hanya cukup melalui uang, namun harus dibarengi oleh perencanaan yang baik, detil, serta pendampingan dan pengawasan yang baik pula.

“Semoga dengan smart office ini kita bisa melayani masyarakat di desa tertinggal menjadi lebih cepat. Sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur,” ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur mengapresiasi penerapan smart office Kemendes PDTT. Menurutnya, sudah saatnya bahwa tata kelola kementerian tidak lagi dilakukan secara manual namun dilakukan secara digital.

“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai tugasnya adalah kementerian yang sangat strategis. Karena pondasi pembangunan ada di desa. Dengan majunya desa, pasti diikuti dengan kemajuan kota/ kabupaten dan lainnya,” ujarnya.